Bawaslu Adakan Rakor Pengawasan Pilkada Serentak

Reporter

Sabtu, 14 November 2015 13:21 WIB

Aktivis dari Koalisi Kawal Pilkada menggelar poster di Gedung KPU, Jakarta, 9 November 2015. Koalisi tersebut, membentuk website KawalPilkada.id guna mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawalan dan pengawasan selama proses pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015. Acara ini bertempat di Royal Hotel Kuningan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu-Senin, 14-16 November 2015.

Panitia penyelenggara, Bernard D. Sutrisno, mengatakan rapat ini digelar karena ada permasalahan menjelang pemungutan dan penghitungan surat suara, baik di dalam lembaga pengawas maupun di luar lembaga. "Rapat ini menjadi kebutuhan mendesak sekaligus strategis menjelang hari puncak pemilihan kepala daerah," katanya dalam pembukaan rapat.

Peserta rapat adalah ketua dan anggota bawaslu provinsi, kepala sub-bagian teknis pengawasan pemilu bawaslu provinsi, bagian pencegahan, serta panitia pengawas dari kabupaten atau kota.

Bernard menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah menyamakan pola pikir dan pola tindak seluruh pengawas pemilu dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. "Juga mensosialisasi petunjuk teknis pilkada yang sudah disampaikan melalui surat edaran Bawaslu," ujarnya.

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan persiapan pilkada serentak sudah melewati tahap pertama, yaitu pencalonan. Pada tahap ini, menurut dia, terdapat banyak kasus. "Cukup tinggi dinamika dan kegaduhannya," katanya saat memberi sambutan.

Namun dia mengapresiasi kinerja bawaslu di daerah. "Saya memberi nilai 8," katanya di depan anggotanya. Penyelenggaraan pemilu, ujar dia, sebentar lagi akan memasuki tahap puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara.

Indonesia melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Ada 269 daerah yang menyelenggarakan pemilu ini. Jumlah itu terdiri atas 9 provinsi dan 224 kabupaten, juga 36 kota.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya