TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan meminta tambahan anggaran untuk pilkada serentak tahun 2015. Pelaksana Tugas Sekretaris KPUD Kalimantan Selatan, Basuki, mengatakan sudah menyodorkan permintaan itu sebesar Rp 6 miliar. "Di luar APBD Perubahan 2015. Kami minta tambahan anggaran karena masa tugas penyelenggara pemilu bisa lebih 12 bulan," kata Basuki kepada Tempo, Jumat, 13 November 2015.

Menurut dia, alokasi anggaran pilkada untuk KPU Kalimantan Selatan sejatinya sebesar Rp 110 miliar. Duit sebanyak itu, kata Basuki, dialokasikan untuk kebutuhan logistik pilgub, pembayaran honor penyelenggara, dan operasional lainnya. Setelah dihitung ulang, pihaknya merasa KPU Kalimantan Selatan membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 6 miliar.

Kalaupun dana Rp 6 miliar itu tidak disetujui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Basuki akan memaksimalkan anggaran yang sudah ada. "Enggak tahu apakah disetujui atau tidak, yang pasti kami sudah mengusulkan tambahan dana. Kami mengantisipasi masa kerja penyelenggara pilkada bisa diperpanjang karena ada potensi gugatan hasil suara," ia menambahkan.

Sisa waktu kurang dari 30 hari sebelum pilkada serentak digelar pada 9 Desember, Basuki meyakini dana tambahan akan mengucur masuk ke kas KPU Kalimantan Selatan. Pihaknya juga mewanti-wanti kepada KPUD kabupaten/kota hingga struktur di bawahnya, untuk tidak berlaku curang. “Kami sudah imbau agar netral.”

Ia memastikan bahwa 13 KPUD kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, siap menggelar pilkada serentak. Adapun terkait persoalan logistik yang belum terdistribusi semua, Basuki optimistis logistik pilkada paling lambat tiba di KPUD kabupaten/kota pada 30 November 2015. Dari pengamatan KPU Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah, memiliki topografi cukup sulit untuk pendistribusian logistik pilkada. Itu sebabnya, KPU Kalimantan Selatan memprioritaskan pendistribusian logistik ke daerah terpencil.

"Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah memang medannya paling sulit. Kalau pencetakan formulir dan sampul masih proses, tapi dalam waktu dekat segera dikirim ke sini," ujar dia. Kalimantan Selatan akan menggelar pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota dan satu provinsi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Mahyuni, menyatakan pilkada tingkat II pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan berpeluang besar memicu kerawanan. Ketiga daerah ini terdiri dari Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, dan Banjar. Di Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah, kata dia, topografi yang sulit membuat potensi kerawanan pilkada muncul.

"Topografi hutan dan pegunungan. Kami minta panwaslu mendata potensi-potensi kecurangan akibat faktor topografi ini," kata Mahyuni.

DIANANTA P. SUMEDI