TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan sedang mengantisipasi terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Upaya antisipasi tersebut dimulai dari pengidentifikasian akar masalah timbulnya konflik.

Badrodin menyebutkan, setidaknya ada sembilan akar masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Berbagai hal tersebut akan diantisipasi Polri sebagai upaya untuk menjaga keamanan selama proses demokrasi.

"Tugas pokok Polri itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional yang kondusif sehingga pilkada berjalan lancar. Kedua, menjaga keamanan, ketiga, menegakkan hukum," ujar Badrodin Haiti saat memberikan sambutan pada acara Rakornas Persiapan Pilkada di Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis, 12 November 2015.

Sedangkan sembilan akar masalah, di antaranya menyangkut keakuratan data pemilih tetap atau DPT. Menurut Badrodin, ini menjadi tugas KPU untuk segera menetapkan agar pemilih dapat terakomodasi sebelum hari pencoblosan. Banyak konflik yang terjadi akibat DPT belum clear dan berujung pada sengketa. Karena itu, ia meminta KPU untuk segera memeriksa ketepatan jumlah DPT.

Berikutnya, manipulasi suara yang terjadi di tingkat tempat pemungutan suara, terutama di daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Ada pula faktor ketidaknetralan penyelenggara pilkada. Kapolri meminta penyelenggara pilkada menjaga netralitas dan menghindari pengaruh pasangan calon.

Selanjutnya, faktor kampanye hitam atau black campaign. Dengan adanya Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian atau hate speech, diharapkan bisa menjadi lampu kuning bagi para peserta pilkada. Akar masalah lainnya, menyangkut perseteruan pribadi antarcalon atau elite politik, isu politik uang, serta kompleksitas regulasi dan perundangan-undangan.

Badrodin mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan dengan mengerahkan personelnya. Pilkada serentak diikuti sebanyak 269 daerah.

DESTRIANITA K