TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta personel Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia menjaga netralitasnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Menurut Jokowi, pilkada serentak adalah momen penting untuk membuktikan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Saya berpesan agar Polri dan TNI menjaga netralitasnya," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah di Ecopark, Ancol, Kamis, 12 November 2015.

Jokowi berujar, aparat keamanan harus bisa mengantisipasi potensi konflik. Menurut dia, diperlukan koordinasi dari semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. "Momen penyelenggaraan pilkada akan jadi ujian untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019," ucap Jokowi. Adapun pilkada 2015 diikuti 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.

Jokowi juga berpesan agar semua kepala daerah bisa menjaga netralitas pegawai negeri sipil. Untuk pengawal pemilu, dia meminta hak memilih masyarakat terpenuhi dengan baik. "Pengawasan harus ditingkatkan, terutama saat penyusunan daftar pemilih tetap, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara," tuturnya.

Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; dan Menteri Sekretaris Negara.

Acara ini juga dihadiri Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidique, dan para kepala daerah.

TIKA PRIMANDARI