TEMPO.CO, Banjarmasin - Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni mengatakan, tiga daerah yang menggelar pilkada serentak belum mencetak surat suara karena terganjal persoalan sengketa hukum dan perbedaan persepsi teknis gambar pasangan calon. Tiga daerah ini ialah Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarmasin. Di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah ada pasangan calon yang menggugat rivalnya ke Mahkamah Agung.
Walhasil, KPUD dan Panwaslu di dua kabupaten itu mesti menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk menetapkan pasangan calon yang sah. “KPUD belum berani menetapkan pasangan calon. Tapi, saya dengar besok (Rabu) surat suara untuk dua kabupaten itu mulai dicetak,” kata Mahyuni kepada Tempo, Selasa, 10 November 2015.
Adapun di Kota Banjarmasin, kata Mahyuni, gambar pakaian salah satu pasangan calon menuai protes dari KPUD dan Panwaslu Kota Banjarmasin, kendati tim sukses dan KPUD provinsi tidak mempersoalkan.
Mahyuni berujar, salah satu pasangan calon berkukuh menampilkan foto di surat suara dengan pakaian tradisional. “Ini masih belum clear. Makanya kami minta segera diselesaikan, seharusnya pakaian paslon di surat suara itu sama.”
Ia berharap semua pencetakan logistik di pilkada Kalimantan Selatan rampung paling lambat 15 November. Setelah itu, didistribusikan ke enam kabupaten/kota dan satu provinsi dalam pilkada 9 Desember 2015.
Di tingkat pilkada gubernur, Komisioner bidang Logistik KPU Kalimantan Selatan Nurcholis Majid mengatakan, pendistribusian tinta ke 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, telah rampung. Untuk surat suara masih proses pengiriman dari Surabaya ke Banjarmasin. “Mungkin Rabu atau Kamis tiba di di sini,” kata dia.
Adapun logistik formulir dan sampul masih proses pencetakan. Kendati semua logistik belum terdistribusi merata, Nurcholis yakin pendistribusian dapat dilakukan sebelum pilkada resmi digelar. Khusus pilkada gubernur, KPUD menyiapkan 8.709 TPS di 2.008 desa/kelurahan dengan 2.848.478 daftar pemilih tetap.
Sayangnya, Majid mengaku tidak tahu berapa anggaran untuk menopang pembuatan dan pendistribusian semua logistik pilkada itu. “Saya harap sebelum tanggal 15 November, semua logistik pilkada sudah tiba di kantor KPU Kalsel,” ujarnya.
