Kapolri: Pilkada Serentak di Jawa Timur Paling Rawan Konflik  

Reporter

Selasa, 10 November 2015 20:16 WIB

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti saat mengisi kuliah umum dengan judul Reaktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan dalam Membangun Masyarakat Demokratis di aula Sport Center Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, 6 November 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, SURABAYA- Badrodin Haiti, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan Jawa Timur paling rawan terjadi kecurangan dan konflik terkait dengan pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mendatangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Selasa, 10 November 2015. “Dalam kampanye juga rawan provokasi dan terkena SARA,” katanya.

Secara umum, Badrodin mengungkapkan, pengamanan pilkada Jawa Timur sudah siap secara keseluruhan. Tugas yang penting dilaksanakan adalah memimpin agar pilkada Jawa Timur berjalan aman dan lancar.

Badrodin mengaku kedatangannya di Markas Polda Jawa Timur tidak memiliki maksud apa pun. Setelah mengunjungi Markas Polda Jawa Timur, Badrodin juga akan mendatangi kompetisi Piala Sudirman di Malang. “Saya hanya memanfaatkan waktu luang, kebetulan mendampingi Presiden RI memperingati Hari Pahlwan, ya saya manfaatkan,” ucapnya.

Pada Hari Pahlawan, Badrodin berkesempatan mengisi acara Pembekalan Kapolri kepada jajaran Polda Jawa Timur di Ruang Mahameru Polda, yang diselenggarakan secara tertutup selama dua jam. Badrodin berharap adanya kemandirian kinerja dari Tantama dan Bintara.

Badrodin mengunjungi Jawa Timur bersamaan dengan Presiden Jokowi. Kedatangan Jokowi, ini dimaksudkan untuk memperingati Hari Pahlawan. Jokowi menjadi pemimpin upacara di Tugu Pahlawan Surabaya. Selain itu, Jokowi akan mengunjungi beberapa tempat di Jawa Timur.

SITI JIHAN SYAHFAUZIAH

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya