Kabut Asap Menipis, KPU Malah Khawatir Bencana Banjir

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 2 November 2015 20:32 WIB

Pilkada Kalimantan Tengah. FOTO ANTARA/Lintang Nusa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisionaris Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan seiring mulai menipisnya kabut asap yang pada awalnya ditakutkan akan menganggu tahapan Pilkada serentak, kini muncul ancaman lain yang mengintai pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diadakan akhir tahun ini.

"Sudah tidak masalah kalau soal asap. Yang kami khawatirkan sekarang adalah cuaca ekstrim misalnya hujan yang mengakibatkan banjir atau tanah longsor. Itu yang harus kita waspadai," kata Ferry di kantor KPU pada Senin 2 November 2015.

Menurut Ferry, kekhawatiran soal asap tak perlu lagi karena saat ini pemerintah juga sudah turun ke lapangan untuk menangani kabut asap tersebut. Terlebih barang logistik yang digunakan untuk pemilu baru akan disalurkan pada pertengahan November sehingga kemungkinan asap sudah semakin menipis.

Namun demikian KPU tidak serta merta lega dengan hal tersebut karena bulan November-Desember adalah puncak turunnya hujan. Terlebih dengan adanya pembakaran hutan yang menyebabkan lahan gundul akan berpotensi tinggi terjadinya tanah longsor.

Sebelumnya ada sedikitnya 48 kabupaten/kota di lima provinsi yang berpotensi terkena dampak asap. Sebarannya antara lain di Kalimantan Tengah 14 daerah, Sumatera Selatan 7 daerah, Riau 9 daerah, Kalimantan Barat 7 daerah, dan Jambi 11 daerah.

Meski kondisi alam kurang bersahabat, penyelenggara tetap mempersiapkan seluruh tahapan Pilkada dengan baik. KPU, kata Ferry, masih berpegang teguh pada koridor yang sudah ditentukan. "Terkait dengan pendistribusian barang logistik, pemilu akan dibantu aparat Kepolisian, TNI, dan petugas berwenang," kata Ferry.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

58 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya