Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Ahok, Warga Pasar Ikan Kembali Dirikan Bangunan Liar  

image-gnews
Alat berat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terparkir di Jalan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, 4 April 2016. Keberadaan enam alat berat ini membuat penghuni Pasar Ikan dan Kampung Akuarium takut terkait rencana penertiban bangunan di wilayah ini. Tempo/Rezki Alvionitasari
Alat berat Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terparkir di Jalan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, 4 April 2016. Keberadaan enam alat berat ini membuat penghuni Pasar Ikan dan Kampung Akuarium takut terkait rencana penertiban bangunan di wilayah ini. Tempo/Rezki Alvionitasari
Iklan

TEMPO.COJakarta - Warga Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Jakarta Utara, terus melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasca-kemenangan Gubernur DKI terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan, warga setempat makin gencar mendirikan bangunan liar di wilayah tersebut.

Camat Penjaringan Mohammad Andri mengatakan jumlah bangunan liar yang berdiri di wilayah itu mencapai puluhan. "Iya, ada 90 bangunan semi-permanen," ujar Andri kepada Tempo, Kamis, 27 April 2017.

Pasar Ikan dan Kampung Akuarium sebelumnya telah digusur oleh Ahok pada April 2016 untuk direvitalisasi menjadi kawasan wisata bahari bertaraf internasional. Saat mau digusur, masyarakat melakukan perlawanan dengan mengerahkan massa. Mereka juga ogah menempati rumah susun yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI dan memilih tinggal di perahu atau tenda darurat yang diberikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Baca: Ini Alasan Warga Pasar Ikan Enggan Pindah

Menurut Andri, beberapa bangunan liar sempat dia hentikan pembangunannya. Namun bangunan seperti bedeng dan rumah semi-permanen kembali berdiri. Bahkan, saat Tempo mengunjungi Pasar Ikan kemarin, ada rumah permanen yang sedang dibangun dengan ukuran 3x8 meter. Rumah itu dibangun dengan bata hebel putih. Di sekitarnya berdiri bedeng dan rumah semi-permanen.

Roman, 27 tahun, mengatakan sedang membantu membangun rumah milik tetangganya, Yanto. Rumah itu dia bangun sejak Senin lalu. Dia tak takut bangunan akan dirobohkan lagi oleh Ahok karena pemerintahan Ahok bakal digantikan Anies. "Ini dari hebel. Sekarang enggak takut lagi dirobohin, kan Gubernurnya Pak Anies, mau menata," katanya. 

Simak: Ahok Akan Tetap Bongkar Bangunan Liar di Pasar Ikan

Roman sehari-hari bekerja sebagai kuli serabutan. Dia berkeinginan memiliki rumah permanen juga. Saat ini dia hanya mempunyai bedeng yang berukuran 3x3 meter. Dia berharap pemerintahan Anies nanti membuat hidupnya membaik.

Adi Riyanto, 57 tahun, juga meyakini Ahok tak akan berani membongkar rumah-rumah yang telah didirikan. Sebab, kata dia, saat ini proses gugatan class action masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Teddy Kusnendi, 58 tahun, mengatakan, saat kampanye, Anies sempat berjanji untuk membangun kampung deret atau kampung susun. Dia ingin itu dapat terwujud. Dia mengaku telah memberikan rancangan desain kepada tim Anies. "Pak Anies bilang akan usahakan untuk membangun kembali kampung ini," ujar Teddy.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anies mengatakan akan membahas rencana itu lagi dengan warga Pasar Ikan dan Kampung Akuarium. Menurut dia, yang terpenting adalah mereka mendapat keadilan. "Nanti kami lihat kasus ya. Yang jelas warga Akuarium mendapat keadilan," katanya.

Politikus Gerindra, Syarif, mengatakan Anies akan menampung semua usul dari berbagai pihak. Menurut dia, usul lain selain membuat kampung deret adalah membangun rusun terdekat dan menggratiskan biaya sewa selama dua tahun. 

Selama dua tahun itu, kata Syarif, warga Pasar Ikan akan diberikan pelatihan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OC). "Setelah dua tahun dan punya penghasilan, baru mereka bisa bayar sewa," ujarnya.

Selain itu, kata Syarif, usul lain yang masih ditampung saat ini adalah membuat kawasan superblok di lahan seluas 8-12 hektare itu. "Di situ menjadi kawasan multifungsi, dibangun sarana pendidikan, kesehatan, pasar," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengambil langkah tegas terkait dengan bangunan liar yang kembali didirikan. Dia menyatakan akan melakukan pembongkaran sampai masa tugasnya sebagai gubernur berakhir pada Oktober 2017. "Kami akan bongkar," ucapnya.

Ahok mengklaim program revitalisasi hingga kini masih berjalan. Kenyataan di lapangan, pembangunan revitalisasi mangkrak. Ia mengaku sedang menunggu kajian cagar budaya. "Kami enggak mau sembarangan kerja," ujarnya.

Teddy Cs mengaku akan melawan jika Ahok membongkar rumah-rumah mereka lagi. "Lawan," katanya.

DEVY ERNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

18 jam lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

18 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Kronologi Gagalnya Penggusuran Warga Pemaluan Kaltim untuk Bangun IKN Nusantara

Akhir-akhir ini ramai dibincangkan soal warga Pemaluan, Kalimantan Timur yang terancam digusur oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti apa kronologinya?


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

2 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

3 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

Elisnawati, warga Pemaluan, menyebut tak semua orang di desanya menolak proyek IKN. Warga hanya ingin tidak digusur


Warga Pemaluan Tak Tahu Harus Tinggal Dimana Bila Tergusur Karena IKN

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Pemaluan Tak Tahu Harus Tinggal Dimana Bila Tergusur Karena IKN

Warga asli Pemaluan mengaku kebingungan akan tinggal dimana bila mereka harus membongkar rumah dan tergusur karena proyek IKN.


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

4 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN

Sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi


AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

AHY akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal polemik tata ruang wilayah IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur.


Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

4 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Respons AHY Soal Polemik Tata Ruang Wilayah IKN di Pemaluan

AHY menyebutkan dia bersama Presiden Jokowi selalu menekankan pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik.


AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

AHY bakal mempelajari lebih lanjut mengenai masyarakat adat Pemaluan, Kalimantan Timur yang menolak penggusuran.