TEMPO.CO, Padang - Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya praktek politik uang menjelang pemilihan kepala daerah yang tinggal dua hari lagi.
"Kita akan awasi dari tingkat bawah agar tidak terjadi money politic sebelum pencoblosan," kata Ketua Bawaslu Sumatera Barat Elly Yanti kepada Tempo, Senin, 7 Desember 2015.
Dari data Bawaslu Sumatera Barat, ada sekitar 425 tempat pemungutan suara yang rawan terjadi politik uang. TPS itu tersebar di 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Menurut Elly, kerawanan ini didasari besarnya potensi politik uang akibat daerah kecil dengan jumlah pemilih sedikit. Lalu besarnya potensi politik uang di daerah terisolasi akibat kekurangan pemilih; jauh dari jangkauan pengawasan masyarakat, media, dan pengawas; serta mudah memobilisasi pemilu. Kemudian dipicu tidak adanya sanksi yang tegas dalam regulasi.
"Ada 425 TPS rawan di 12 kabupaten dan kota yang tersebar di 37 kecamatan dan 93 desa," ujarnya.
Elly berujar, Dharmasraya menjadi daerah paling rawan terjadi politik uang. Di kabupaten itu ada 118 TPS yang rawan terjadi money politic.
Selain politik uang, pada H-2 ini, Bawaslu juga berfokus terhadap pengawasan distribusi logistik dan campur tangan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, tidak ada yang mengarahkan untuk memilih calon tertentu.
Bawaslu Sumatera Barat sudah menyiapkan 11.121 pengawas di semua kabupaten dan kota. Mereka tersebar di semua TPS yang ada di Sumatera Barat.
"Pengawas TPS ini ada di semua TPS di Sumatera Barat yang berjumlah 11.121 TPS," tuturnya.
Menurut Elly, mereka akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari tingkat bawah. "Agar tidak terjadi politik uang, campur tangan penyelenggara negara, dan mengawasi distribusi logistik."
ANDRI EL FARUQI
