TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak menjadikan hasil quick count sebagai acuan perhitungan suara Pilkada DKI.
Wiranto mengatakan hasil hitung cepat tidak bisa dilarang, tapi hasil itu pun jangan dijadikan acuan bahwa perhitungan sudah selesai. Sebab, kata dia, hasil pemilihan yang sah dan diakui akan dikeluarkan KPU.
"Tentu nanti secara profesional para petugas KPU dan Bawaslu akan bekerja sekerasnya-kerasnya untuk segera menyelesaikan perhitungan secara sah, sehingga itulah yang kita akui sebagai kebenaran, yang kita hormati bersama," kata Wiranto dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Senin 17 April 2017 lalu.
Wiranto juga meminta masyarakat tak terlalu mempercayai hasil survei. "Memang hak masyarakat untuk mendengar survei, tapi jangan sampai survei itu kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kita yakin survei itu merupakan sesuatu yang pasti benar," kata Wiranto.
Baca: Lembaga Survei yang Paling Akurat dalam Quick Count Pilkada DKI
Dia mengatakan ini setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Pertemuan dilakukan untuk membahas situasi keamanan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Menurut Wiranto, setiap hasil survei selalu mempunyai tingkat kesalahan (margin error). Setiap lembaga survei tidak bisa mengklaim hasil surveinya benar 100 persen. "Karena itu masyarakat kami imbau jangan sampai terpengaruh oleh survei-survei yang diyakini atau dikalim sebagai sebuah kebenaran," kata Wiranto.
Sebagaimana pada putara pertama, menjelang putaran kedua Pilkada DKI sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil sigi mereka tentang tingkat elektabilitas pasangan caln gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari berbagai lembaga survei tersebut, pasangan Anies-Sandi disebut mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dibanding pasangan Ahok-Djarot.
Baca: Survei 5 Lembaga Vs Quick Count atau Hitung Cepat, Siapa Menang?
Wiranto mengatakan siapaun pasangan calon yang dipilih masyarakat, dia meminta dukungan itu diberikan dalam bentuk memilih, bukan dalam bentuk fisik yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman, maupun berupa kerusuhan. Jika itu yang terjadi, kata Wiranto, yang rugi adalah masyarakat juga.
Selain itu, dia meminta masyarakat untuk jangan menodai sistem demokrasi yang sudah dibangun dengan bagus. "Sistem yang sudah mendapat pujian dari dunia internasional, lalu kita nodai sendiri, kan sayang sekali," kata Wiranto.
AMIRULLAH SUHADA
