TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia akan melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap konten di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan kemarahan masyarakat.
“Kami mohon kepada masyarakat agar tidak melakukan hal (menyebarkan informasi) yang membangkitkan kemarahan dan respon negatif masyarakat,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Markas Besar Polri, Senin, 17 April 2017.
Hal ini berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung pada 19 April 2017. Boy merujuk pada banyaknya pengondisian di media sosial melalui peredaran informasi yang bersifat memprovokasi masyarakat. Selain imbauan itu, kata dia, polisi juga akan melakukan tindak lanjut atas informasi-informasi provokatif itu.
Baca: Survei Media Sosial: Anies-Sandi Unggul dari Ahok-Djarot
“Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan investigasi atas konten yg dapat membangkitkan konflik di masyarakat,” Kata Boy.
Polisi berharap kondusifitas dapat terjaga selama masa tenang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang berlangsung pada 16 hingga 18 April 2017.
Pencoblosan putaran kedua akan mempertemukan pasangan nomor urut dua Basuki Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dengan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Baca: Pengamat: Media Sosial Pengaruhi Pilihan di Pilkada DKI
Meski masa tenang, media sosial tetap ramai dengan cuitan mengenai Pilkada DKI. Hari-hari ini cuitan yang ramai terkait dengan pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh simpatisan Ahok-Djarot. Kubu Ahok berkilah tak tahu menahu soal pembagian sembako ini.
Namun dari kubu Ahok pun merilis video Anies Baswedan tengah membagikan sembako. Tim sukses Anies menyebut itu video lama dan tak terkait dengan pilkada putaran kedua.
CAESAR AKBAR|JH
