Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Lurah Klender Ihwal Banjir Sembako Jelang Pilkada DKI

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Pendukung Anies-Sandi memperlihatkan bukti penjualan sembako murah yang diduga dari tim Ahok-Djarot di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 16 April 2017. Sembako itu disalurkan kepada warga RT 06 RW 05 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tempo/Rezki
Pendukung Anies-Sandi memperlihatkan bukti penjualan sembako murah yang diduga dari tim Ahok-Djarot di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, 16 April 2017. Sembako itu disalurkan kepada warga RT 06 RW 05 Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tempo/Rezki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan sembako murah menjelang pencoblosan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta berlangsung di sejumlah tempat, di antaranya di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 14 April 2017. Acara yang disebut-sebut sebagai "banjir sembako" ini diprakarsai tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saifuk Hidayat atau Ahok-Djarot (Badja).

Penjualan sembako murah ini berlangsung di RT 014 dan 015 RW 014 Kelurahan Klender. "Saya beserta PPL (Panitia Pengawas Lapangan) dan Panwas Kecamatan memantau kegiatan dari jauh," kata Lurah Kelurahan Klender A. Rahman Hakim saat ditemui Tempo di kantor Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 16 April 2017.

Baca: Dugaan Sembako Ahok-Djarot, Bawaslu: Mengarah ke Politik Uang 

Menurut Rahman, penjualan sembako dilakukan seusai salat Jumat. Masyarakat antusias mengantre untuk mendapatkan sembako murah. "Untuk mempercepat proses pembagian, antrean dilakukan dari dua arah, yakni dari Jalan I Gusti Ngurah Rai dan Gang Tahu," katanya.

Rahman mengatakan Panwas Kecamatan dan PPL menganggap kegiatan ini bukan pelanggaran pilkada karena harga sembako yang dijual tidak berbeda jauh dari harga normal. Taksiran harga paket sembako sekitar Rp 50 ribu dan dijual Rp 20 ribu. Isinya 5 bungkus mi instan, 1 liter beras, dan 1 liter minyak goreng. "Tidak ada stiker atau atribut pasangan calon dalam paket sembako," ujarnya.

Baca: Laporkan Tim Ahok Bagi Sembako, Tim Anies: Ada Ratusan Ribu Paket

Sebelumnya, tim sukses pasangan Badja, Syaiful, mengatakan akan ada penjualan sembako murah di RT 01 RW 017 Kelurahan Klender. "Kami melakukan penjualan 200 paket sembako," ucapnya.

Penjualan sembako murah ini ditanggapi calon wakil gubernur, Sandiaga Uno. Menurut Sandi, yang berpasangan dengan calon gubernur , Anies Baswedan, banjir sembako tidak berdampak terhadap elektabilitas dalam pilkada DKI putaran kedua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami melihat dari hasil survei internal bahwa serangan pembagian sembako yang dilakukan secara masif terhadap basis-basis suara kami di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, alhamdulillah tidak terlalu berpengaruh," tuturnya di Jakarta Pusat, Sabtu, 15 April 2017.

Baca: Soal Dugaan Pembagian Sembako, Djarot: Saya Enggak Ngurus

Dia mengatakan hanya 15 persen penerima sembako yang dikawal aparat keamanan. "Hanya 15 persen dari yang menerima, yang kami sebut banjir sembako, ternyata dikawal dan sudah menjadi viral. Angka 15 persen itu memperlihatkan tingkat efektivitasnya rendah," katanya.

Hal tersebut, menurut Sandi, memperlihatkan masyarakat Jakarta sudah cerdas. Walaupun menerima sembako, kata dia, pilihan warga tetap tidak berubah. "Berdasarkan hasil survei internal kami yang tidak pernah diumumkan, posisi kami unggul dan tiga hari ke depan kami berkonsolidasi untuk momentum dan margin keunggulan kami dan ini bisa dipelihara," ujarnya.

Pada pilkada DKI putaran kedua, pasangan Anies-Sandi berhadapan dengan inkumben Ahok-Djarot. Pencoblosan akan berlangsung pada Rabu, 19 April 2017.

IRSYAN HASYIM | ANTARA | ELIK S.

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

6 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

6 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

8 hari lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

9 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024.


Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

9 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

Bawaslu akan menyosialisasikan indeks kerawanan Pilkada 2024 dalam waktu dekat.


Pemasangan Gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Disebut Berpotensi Salahi Aturan, Apa yang Dilanggar?

9 hari lalu

Baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi bersanding dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terpasang di Jalan Letjen Soeprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Foto diambil Sabtu, 29 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pemasangan Gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Disebut Berpotensi Salahi Aturan, Apa yang Dilanggar?

Bawaslu diminta proaktif melakukan upaya preventif atas potensi pelanggaran pemasangan gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

13 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur, Agus Rahardjo didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan calon anggota DPD terpilih nomor urut 4, Kondang Kusumaning Ayu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Agus ingin Kondang dicoret karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

Agus Rahardjo menjelaskan alasan buat laporan ke KPU RI karena ada calon lain palsukan data administrasi mengaku sebagai mahasiswi.


Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

13 hari lalu

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024. Mochammad Afifuddin menjadi Plt Ketua KPU RI hingga ada ketua definitif ditetapkan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

KPU RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024.


Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

14 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

Ketua Bawaslu optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

14 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 di Kampung Kadujangkung, Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023. Coklit yang berlangsung hingga 14 Maret 2023 tersebut dilakukan oleh Pantarlih dengan mengunjungi setiap kampung yang berada di pedalaman Suku Badui guna mengantisipasi ketidaksesuaian data Pemilu 2024. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Temukan 107 Pantarlih sebagai Tim Kampanye, Bawaslu Jabar Lakukan Ini

Bawaslu mengungkapkan temuan itu diperoleh saat proses coklit data pemilih pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pilkada Jabar 2024.