TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan konsepnya bukanlah open governance, melainkan open government. Konsep ppen goverment dianggap penting diterapkan di DKI. Anies mengatakan dalam konsep itu ada tiga komponen di dalamnya.
"Open government ya, bukan governance. Ada tiga komponen yaitu transparansi, partisipasi dan kolaborasi," kata Anies Baswedan saat ditemui di kantor Metro TV, Jakarta Barat, Senin 27 Maret 2017.
Baca: Anies Anggap Open Governance di Jakarta Baru Sebatas Teknologi
Anies menuturkan komponen transparansi sangat penting dan dia memberikan contoh soal banjir di Jakarta. Dia mengungkapkan BNPB tak bisa mengakses data banjir di Jakarta. "Artinya tak ada transparansi."
Menurut Anies, ada data yang sudah dibuka oleh pemerintah DKI, meski masih ada juga yang belum dibuka. Salah satunya adalah lokasi-lokasi yang akan digusur oleh pemprov. "Soal lokasi yang mau digusur tak ada, di LBH baru ada itu, itu contoh."
Kemudian soal komponen partisipasi, Anies mengungkapkan keterbukaan data dan informasi akan digunakan untuk partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut ada dalam meninjau kebijakan yang dikeluarkan dan juga termasuk dalam penyusunan kebijakan. "Kebijakan bukan hanya disosialisasikan, tapi ada partisipasinya," ujar Anies.
Komponen berikutnya adalah kolaborasi. Anies menjelaskan dengan adanya komponen ini pemerintah daerah terbuka kepada berbagai pihak dan usulan. "Konsepnya ada, sudah matang, dan sudah dipraktekkan di berbagai tempat," tutur Anies.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono sebelumnya mengatakan kalau yang benar adalah good governance, bukan open governance. Dia melanjutkan, good governance itu komponennya, prinsip-prinsipnya, ada 10 prinsip. Tiga paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
DIKO OKTARA
