TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mengkritik keras upaya mencampuradukkan agama Islam dengan politik praktis yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta. "Ini sudah terlalu overdosis, harganya terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan bangsa kita," kata Rumadi saat diskusi di D Hotel pada Rabu, 15 Maret 2017.
Kritik Rumadi ini berkaitan dengan adanya penolakan menyalatkan jenazah pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Bahkan di sejumlah tempat, Rumadi menjumpai pengurus masjid dipecat, keluarga jenazah disuruh membuat surat pernyataan, dan sebagainya. Ini yang mendasari NU bersikap.
"Memang Islam tidak pernah dilepaskan dari perkumpulan politik karena agama punya peran terhadap proses pendirian bangsa ini," kata dia. Namun yang ia maksud, politik agama bukan dengan tindakan politik praktis untuk kepentingan sendiri.
Baca: Soal Tolak Salat Jenazah, Sejarawan Sebut Bung Karno Pernah Murka
Kata dia, NU telah mencontohkan bagaimana peran agama turut andil dalam perpolitikan nasional. Rumadi menjelaskan, sejak 1984, NU telah menarik diri dari kegiatan politik praktis atau politik kekuasaan. Di satu sisi, NU tetap terlibat dalam urusan politik kenegaraan dan politik kerakyatan.
"Kenapa NU menarik diri dari politik praktis? Karena orang akan mudah terjebak dalam politisasi agama," ucap Rumadi. Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta adalah bukti terjadinya politisasi agama. "Itu memang memabukkan."
Menurut dia, orang-orang yang terlibat politisasi agama tak akan menyadari kelakuan mereka. Ketika dinasihati, mereka akan marah-marah karena merasa tindakannya adalah perintah Tuhan. Karena itu, ia meminta semua pihak menyudahi hal ini.
Baca: Bahas Masalah Islam Terkini, PBNU Temui Ulama-ulama Sepuh
Sebab, akibatnya bisa mengancam keberagaman di Indonesia. Rumadi khawatir isu semacam ini akan dicontoh dan menyebar ke daerah. Tindakan intoleransi bakal meluas ke seluruh Indonesia.
Dia membeberkan para ulama NU dalam waktu dekat akan bermusyawarah di Rembang. Semua kiai, seperti Gus Mus atau Mustofa Bisri, Said Aqil, dan Maimun Zubair, akan membahas masalah ini. Rencananya, rapat akan digelar pada 16 Maret.
Dosen Paramadina, Arif Susanto, menambahkan, seharusnya partai politik ikut bersikap terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Justru dia melihat peran partai politik hanya sebatas broker atau perantara kekuasaan. "Bagaimana bisa partai membela mati-matian orang yang bukan kader. Ini kan tujuannya imbalan," tutur dia.
AVIT HIDAYAT
