Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU DKI Usulkan Pendaftaran Bagi Pemilih Belum Masuk DPT

image-gnews
Dahlia Umar, dari KPU DKI, menyatakan siap menggelar Debat Final Calon Gubernur DKI. MARIA FRANSISCA
Dahlia Umar, dari KPU DKI, menyatakan siap menggelar Debat Final Calon Gubernur DKI. MARIA FRANSISCA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengusulkan KPU Pusat membuka pendaftaran bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tujuannya agar para pemilih tersebut bisa ikut pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Pada pilkada DKI Jakarta 15 Februari lalu, banyak pemilih yang sebenarnya berhak memilih namun tidak bisa menggunakan hak suaranya. Sebagian besar tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka tak bisa memberikan suaranya.

Baca : Laksanakan Pemungutan Suara Ulang, Begini Penjelasan KPU

"Kami ingin mengusulkan ada pendaftaran pemilih yang belum terdaftar, tetapi dia memenuhi syarat pada putaran pertama kemarin," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Dahlia Umar di gedung KPU, Senin, 20 Februari 2017.

Menurut dia, hal tersebut pernah dilakukan saat pilkada putaran kedua pada 2012. Saat itu, banyak pemilih yang yang belum terdaftar. "Akhirnya mereka kami data, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua," kata Dahlia.

Syaratnya adalah pemilih harus memiliki e-KTP atau surat keterangan pemilik hak suara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika sudah terdaftar, KPU bisa menyediakan logistik sesuai dengan daftar pemilih tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada pilkada DKI Jakarta putaran pertama kemarin, sebenarnya sudah ada sistem Data Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih yang tak terdaftar di DPT bisa mencoblos dengan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil. Namun, masih banyak pemilih yang tidak dapat mencoblos karena terbatasnya surat suara dan kurangnya waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Atas alasan itu lah, kata Dahlia, KPU DKI mengusulkan hal ini. "Walaupun ada mekanisme DPTb kemarin, mereka (pemilih) mungkin memenuhi syarat, tetapi tidak sempat menggunakan hak pilihnya karena terbatasnya surat suara dan waktu yang tidak mencukupi untuk mengadministrasikannya," ujarnya.

Dengan adanya pendaftaran ini, diharapkan pemilihan putaran kedua nanti akan menghasilkan jumlah suara yang diharapkan, yaitu salah satu pasangan calon memiliki suara lebih dari 50 persen. "Kami berharap usulan kami bisa diimplementasikan untuk putaran kedua tahun ini," kata Dahlia.

ZARA AMELIA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

50 hari lalu

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerima gelar tokoh persatuan dan pembangunan dari PPP di DPW PPP, Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 30 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik usai memimpin rapimgab membahas pemilihan wagub DKI di lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana
MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung
Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.