TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membenarkan partainya mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membahas persoalan Pilkada Jakarta pada Jumat sore, 17 Februari 2017. "Ini bagian dari evaluasi kami, jadi sambil makan siang, kami undang Pak Ahok bertemu Bu Megawati," kata Hasto kepada Tempo di kantornya pada Sabtu, 18 Februari 2017.
Menurut Hasto, PDIP mendapat masukan dari Ahok terkait beberapa hal. Pihaknya juga mengevaluasi hasil pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada putaran pertama.
Baca: Jika Jokowi dan SBY Bertemu, Konstelasi Pilkada Bisa Berubah
Dalam kesempatan itu Hasto juga mangatakan Ahok dan Megawati membahas rencana pemenangan Pilkada DKI pada putaran kedua. Hasil pertemuan itu, mesin partai kemudian disiapkan dengan mengumpulkan pimpinan ranting dan pimpinan cabang PDIP di DKI Jakarta. Mereka melakukan evaluasi di kantor DPP PDIP.
"Kami formulasikan dalam rapat konsolidasi partai se DKI Jakarta, menentukan gerak langkah," tutur dia. Dia juga menjelaskan Ahok dan partai membeberkan temuan kesalahan penyelenggara pemilu pada Pilkada DKI putaran pertama Rabu lalu. Kata Hasto, ada banyak warga Jakarta yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tapi tak bisa mencoblos di kertas suara.
Dia menemukan banyak catatan, mulai dari persoalan daftar pemilih tetap (DPT), jumlah kertas suara yang kurang, dan adanya kecenderungan panitia pemungutan suara untuk mengarahkan warga mencoblos salah satu pasangan calon gubernur. Masalah ini akan dirinci dan akan disetorkan ke KPU DKI Jakarta untuk segera dievaluasi.
Baca: PDIP Dukung Ahok Tetap Jabat Gubernur DKI, Ini Alasannya
Dalam perbincangan itu PDIP dan Ahok juga membahas terkait desakan agar Basuki dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta. PDIP mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk tetap mempertahankan Ahok. Menurut PDIP, kasus yang menjerat Ahok bukan pidana berat seperti korupsi atau terorisme.
AVIT HIDAYAT
