Alasan KPU Jakarta Soal Surat Suara yang Kurang  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 tergolong tinggi. Hal itulah yang menjadi penyebab kurangnya surat suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

"Dalam waktu bersamaan, pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), yang pemilih tambahan membeludak," kata Sumarno di Hotel Bidakara, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut Sumarno, surat suara yang sudah disediakan tak mencukupi lantaran banyak pemilih yang tak terdaftar dalam DPT turut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya saat pilkada 2017, Rabu, 15 Februari 2017. Misalnya, lanjut Sumarno, 500 DPT terdaftar di TPS 1. Merujuk pada data tersebut, KPU menyiapkan 500 surat suara untuk TPS 1. Adapun surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari jumlah DPT yang digunakan untuk mengantisipasi adanya surat yang rusak atau salah coblos.

Sumarno mengungkapkan, pemilih yang tak terdaftar DPT mayoritas merupakan warga yang tinggal di apartemen. Sumarno mengaku sebelum pilkada 2017 berlangsung, petugas KPU telah maksimal mendapatkan data pemilih yang mutakhir.

"Tapi kita tidak bisa mendapatkan data pemilih karena banyak apartemen yang tidak bisa diakses," ujar Sumarno.

Selain itu, beberapa warga menggunakan hak suaranya di TPS lain. Misalnya, warga yang terdaftar di TPS wilayah Jakarta Selatan mencoblos di TPS wilayah Jakarta Timur dengan menunjukkan surat keterangan pindah pemilih atau form A5.

"Hal ini juga berpengaruh (kurangnya surat suara), tapi tidak sebanyak yang tidak terdaftar DPT," kata Sumarno.

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih M. Sidik menjelaskan, pemilih yang tak ada dalam DPT banyak mengantre di Apartemen Kalibata City, Apartemen Gardinea, Apartemen Mediterania di Jakarta Pusat, dan Apartemen Mediterania di Jakarta Barat. Ia pun mengimbau agar masyarakat yang belum terdaftar segera memasukkan data diri ke KPU. Sebab, kesadaran masyarakat juga diperlukan agar jumlah surat suara cukup.

"Masyarakat kita kadang kala baru kaget dan bangun di hari H. Warga Jakarta pada sibuk," ujarnya.

LANI DIANA