Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU DKI Kesulitan Cari Lokasi Pengganti TPS di Kompleks TNI

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Teddy Lhaksmana bersama Pangkoopsau I Marsda TNI Yuyu Sutisna (kanan), Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia (kiri), saat akan memberikan keterangan kepada awak media di Markas Kodam Jaya/Jayakarta, Jakarta, 13 Februari 2017. Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya menyatakan telah menerjunkan total personel gabungan TNI-Polri sebesar lebih dari 28 ribu orang, untuk menghadapi pelaksanaan dan pola pengamanan di 13.023 TPS Pilkada serentak di DKI Jakarta 15 Februari mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Teddy Lhaksmana bersama Pangkoopsau I Marsda TNI Yuyu Sutisna (kanan), Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia (kiri), saat akan memberikan keterangan kepada awak media di Markas Kodam Jaya/Jayakarta, Jakarta, 13 Februari 2017. Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya menyatakan telah menerjunkan total personel gabungan TNI-Polri sebesar lebih dari 28 ribu orang, untuk menghadapi pelaksanaan dan pola pengamanan di 13.023 TPS Pilkada serentak di DKI Jakarta 15 Februari mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta kesulitan mencari lokasi pengganti tempat pemungutan suara (TPS) yang semula disediakan di asrama maupun komplek perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta. “Kami ada kesulitan memfasilitasi hak pilih keluarga TNI yang berstatus sipil,” ujar  Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Sumarno, Selasa, 14 Februari 2017.

Sumarno mengaku baru mengetahui adanya edaran larangan mendirikan TPS di dalam asrama dan kompleks perumahan TNI pada Senin sore, 12 Februari 2017. Atas surat edaran itu, Sumarno mengaku menghormati segala aturan yang telah dibuat oleh TNI untuk menjaga netralitas.

Baca: Panglima TNI Jamin Personelnya Netral dalam Pilkada

TNI melarang pendirian TPS di asrama maupun komplek perumahan TNI. Keputusan itu diedarkan melalui surat yang dikirim Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III, Senin lalu. Surat edaran bernomor SE/05/II/2017 itu ditujukan kepada para komandan komplek TNI AL, lurah, ketua RT/RW rumah negara TNI AL, dan penghuni rumah negara di bawah pengawasan Lantamal III.

Bunyi surat itu, untuk menjaga netralitas TNI, pendirian TPS di Komplek TNI AL tak diperbolehkan. Hal itu berdasarkan instruksi Panglima TNI nomor lns/1/XII/2016 pada 30 Desember 2016 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada dan surat telegram Panglima TNI nomor ST/1442/2016 pada 29 November 2016.

Berdasarkan data KPU Jakarta, kata Sumarno, ada 87 TPS yang didirikan di komplek TNI yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Sumarno, tak mudah untuk memindahkan dan mencari lokasi dalam waktu yang singkat.

Apalagi, kata Sumarno, sebagian besar TPS yang berada di dalam komplek TNI sudah dibangun. “Kalau hanya satu atau dua TPS mungkin mudah mencarinya, tapi kalau jumlahnya puluhan tidak mudah,” ujar Sumarno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sumarno mengatakan, di Komplek TNI Angkatan Darat Berlan yang berlokasi di Matraman, Jakarta Timur, misalnya, sudah ada 17 TPS. “(Selasa) malam ini masih dikoordinasikan akan dipindahkan ke mana,” ujar Sumarno.

Menurut Sumarno, sudah ada beberapa TPS yang dipindahkan lokasinya ke luar komplek TNI. Salah satunya di komplek Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. TPS yang berada di komplek tersebut, kata Sumarno, dipindah ke Gedung Puri Ardya Garini, Jakarta Timur.

Baca juga: H-2 Pilkada, KPU DKI Pastikan Logisitik TPS Sudah Terpenuhi

Jaraknya sekitar kurang lebih lima kilometer dari komplek tersebut. Hingga kemarin malam, Sumarno mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari jalan keluar. “Supaya bisa mendapatkan lokasi TPS baru,” ujar Sumarno

DEVY ERNIS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

49 hari lalu

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Anies Baswedan menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.


Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Mantan wagub DKI Sandiaga Uno mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan di akun twitternya. Twitter.com
Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.


Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Tampilan yang disebut sebagai Surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Istimewa
Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno saat tiba di Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.


Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon di DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.