Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BIN Deteksi Kerawanan Konflik Pilkada di Aceh dan Papua  

image-gnews
Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian
Suasana pemungutan suara sistem noken saat Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua, 9 Desember 2015. Distrik Kurima terletak di perbatasan wilayah kabupaten Jayawijaya . TEMPO/Maria Hasugian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi II Badan Intelijen Negara Mayor Jenderal Thamrin Marzuki mengatakan, pada pemilihan kepala daerah serentak 2017, terdapat dua daerah yang perlu diberi pengawasan lebih karena rawan konflik sebelum dan sesudah pilkada. Daerah itu adalah Aceh dan Papua.

“Di Aceh, ada intimidasi kelompok bersenjata. Di Papua jelas, kelompok bersenjata masih ada di pegunungan,” ucap Thamrin di Komisi Pemilihan Umum, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: Bawaslu DKI Larang Kampanye di Media Sosial Saat Masa Tenang

Menurut Thamrin, ada kelompok bersenjata yang sudah menyatakan mendukung pasangan calon tertentu. Thamrin mencontohkan, daerah yang perlu mendapat perhatian adalah Aceh Timur dan Aceh Utara.

Sedangkan untuk wilayah Papua, Puncak Jaya dan Nduga butuh pengawasan soal keamanannya. Di Papua, ujar dia, juga rawan penggelembungan suara dan pengaruh kepala suku.

Thamrin meminta penyelenggara pemilu membentuk pengawas independen khusus untuk dua wilayah itu. BIN juga mengusulkan adanya penambahan satuan keamanan, baik dari Polri maupun TNI. Ia memastikan BIN akan terus memonitor dua wilayah itu, yang dinilai rawan konflik pilkada.

Simak: Pilkada, Ada Pengerahan Ribuan Anggota Brimob ke Jakarta  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Thamrin, konflik pilkada juga berpotensi muncul pasca-perhitungan suara dan penetapan pemenang. “Biasanya, euforia dilakukan berlebihan,” tuturnya. Ia meminta tiap pendukung tidak merayakan kemenangan calon yang didukungnya secara berlebihan. Sebab, konvoi saat kemenangan akan memicu konflik, apabila saat melewati posko pemenangan pasangan calon yang kalah.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menuturkan ada 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2017. Jumlah itu terdiri atas 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dari 101 daerah itu, ada tiga daerah otonomi baru, yaitu Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan, serta tiga daerah otonomi khusus: Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.

Lihat: Tim Ahok Sebar Buku '7 Dalil Umat Islam Memilih Gubernur'  

Hadar menuturkan ada sembilan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura. Adapun menurut data KPU per 2 Februari 2017, ada 41.200.187 pemilih dalam daftar pemilih tetap. Dari jumlah itu, terdapat 1.233.303 pemilih pemula dan 50.063 pemilih disabilitas.

DANANG FIRMANTO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan

4 hari lalu

Ilustrasi peningkatan kualitas tenaga kerja dari lulusan SMK dan Pendidikan Vokasi. Foto: freepik
Formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk Lulusan SMK Sederajat, dari BIN hingga Kejaksaan

Daftar formasi CPNS dan PPPK 2023 untuk lulusan SMK.


BIN Buka Lowongan CPNS 2023, Segini Gaji dan Tunjangannya

6 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
BIN Buka Lowongan CPNS 2023, Segini Gaji dan Tunjangannya

BIN secara resmi membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran (TA) 2023.


Polemik Jokowi Pamer Data Intelijen Arah Parpol, Peringatan BRIN dan Koalisi Masyarakat Sipil

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Polemik Jokowi Pamer Data Intelijen Arah Parpol, Peringatan BRIN dan Koalisi Masyarakat Sipil

Masih soal Jokowi pamer punya data parpol di Indonesia. Ketua PBHI Julius Ibrani sebut masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.


CPNS BIN 2023: Syarat, Formasi, dan Link Pendaftaran

10 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
CPNS BIN 2023: Syarat, Formasi, dan Link Pendaftaran

Daftar formasi CPNS BIN 2023, di antaranya Ahli Pertama - Agen Intelijen, Ahli Pertama - Penata Kelola Intelijen, dan Ahli Pertama - Analis Intelijen.


10 Mata-Mata Terkenal di Dunia, Indonesia Ada?

11 hari lalu

Mata-mata Margaretha Geertruida Zelle atau yang dikenal Mata Hari. all-that-is-interesting.com
10 Mata-Mata Terkenal di Dunia, Indonesia Ada?

Daftar mata-mata atau agen intelijen terkenal dunia, seperti Sir Francis Walsingham dari Inggris hingga Richard Sorge dari Jerman


Selain Jokowi, Mahfud MD Pernah Sebut Punya Data Intelijen, Kapan?

12 hari lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Jokowi, Mahfud MD Pernah Sebut Punya Data Intelijen, Kapan?

Jokowi sebut punya data intelijen arah parpol, yang mengundang polemik. Sebelumnya Mahfud MD pernah sebut ia terima data intelijen di Komisi III DPR.


Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo Melantik Wakapolri  Komjen Pol Budi Gunawan menjadi  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. Budi Gunawan Menggantikan Kepala BIN yang lama Sutiyoso. TEMPO/Subekti
Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

Pernyataan Jokowi mendapatkan data intelijen dari BIN sampai BAIS TNI terkait parpol dianggap mengancam demokrasi. Apa tugas 2 badan intelijen itu?


Jokowi Pamer Punya Data Intelijen Soal Parpol, Ini Profil Badan Intelijen: BIN, BAIS TNI, Baintelkam Polri, Bakin

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nsional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. Rakernas Seknas Jokowi yang diikuti sebanyak 25 perwakilan DPW se-Indonesia tersebut sebagai bagian konsolidasi organisasi dalam persiapan menjelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Jokowi Pamer Punya Data Intelijen Soal Parpol, Ini Profil Badan Intelijen: BIN, BAIS TNI, Baintelkam Polri, Bakin

Jokowi mengaku mengantongi data soal arah partai politik atau Parpol. Data itu, kata Jokowi, diperoleh dari intelijen BIN, BAIS TNI, Baintelkam.


NasDem Nilai Pernyataan Jokowi Soal Data Intelijen Parpol Tidak Etis

14 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers terkait acara Apel Siaga Perubahan (ASP) Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023. Partai Nasdem akan menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu, 16 Juli 2023, yang akan diikuti sebanyak 100 ribu lebih kader. TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Nilai Pernyataan Jokowi Soal Data Intelijen Parpol Tidak Etis

Sekjen NasDem Hermawi Taslim menilai pernyataan yang disampaikan Jokowi tersebut dapat menimbulkan kecurigaan dalam benak masyarakat


Jokowi Akui Pegang Data Lengkap Intelijen soal Parpol, Koalisi Sipil: Ancaman Demokrasi

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Akui Pegang Data Lengkap Intelijen soal Parpol, Koalisi Sipil: Ancaman Demokrasi

Pernyataan Presiden Jokowi itu, kata koalisi, mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara.