TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah 'terpanas' dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017. Situasi yang sama juga terlihat di sejumlah daerah yang rawan kala pilkada. Kerawanan ini semakin meningkat menjelang hari pencoblosan.
"Apapun harus kita lakukan, persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin, 6 Januari 2017.
Baca Juga:
Baca:
Imam Salat Jumat Aksi Damai 212 Tampil Dukung Anies-Sandi
Kumpulkan Pendukung di Sentul, Ini Kata Agus Yudhoyono
Ia yakin aparat keamanan siap dengan tugasnya masing-masing untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Dia pun yakin penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu pun tak ragu mengejar target menyukseskan pelaksanaan pilkada.
Baca juga:
Pilkada DKI, Agus Samakan Skor 6-6 di Pertandingan Basket
Prabowo Minta Maaf ke Warga Jakarta Pernah Mencalonkan Ahok
"Karena (kunci) sukses pilkada itu adalah pertama, partisipasi politik maksimal. Kedua, TNI dan Polri netral. Ketiga, tidak ada politik uang," kata dia.
Tjahjo pun menyorot sejumlah praktek kecurangan pilkada, seperti munculnya indikasi penggunaan kartu identitas palsu. Indikasinya adalah KTP elektronik yang dipalsu dan bisa dicetak 10-20 buah. “Ini gampang sekali kalau modus calon independen yang syaratnya e-KTP, bisa menggunakan pola-pola itu."
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sudah memiliki mekanisme untuk mengklarifikasi identitas. "Dalam tempo dua detik itu sudah ketahuan. Dia (pelaku) menggunakan identitas orang lain, pasang foto, begitu saja," ujar Tjahjo.
Menkopolhukam Wiranto pun berinisiatif mempersiapkan keamanan menjelang hari pencoblosan pada 15 Februari nanti. Dia mengumpulkan menteri, pemimpin lembaga, dan semua pihak terkait pilkada 2017 di kantornya, Senin pagi, 6 Februari 2017. "Ini pilkada kan ingin aman, berkualitas, jadi ini harus bersama-sama dengan melibatkan masyarakat." Pemerintah, kata Wiranto, ingin pilkada serentak tahap dua itu berjalan tertib, dan tanpa konflik. "Kita tak ingin gaduh. Rakyat kan enggak mau gaduh. Enggak perlu panas-panasan."
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu pun menyorot pentingnya menjaga sejumlah wilayah yang dinilai rawan saat pelaksaan pilkada. Ia mengakui bahwa Aceh, Jakarta, Papua, dan Banten termasuk daerah rawan 'gaduh'. “Jadi perlu persiapan yang lebih baik, agar pemilihan berlangsung baik," tuturnya.
YOHANES PASKALIS
