TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan setiap kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 pasti akan terungkap. "Jangan main-main dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Apabila ada kecurangan, tinggal masalah waktu, pasti akan terungkap," kata Anies di Jakarta, Minggu, 5 Februari 2017.
Anies mengatakan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 tidak hanya disaksikan warga Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kecurangan-kecurangan politik bukan hal baik yang perlu diperlihatkan.
Simak juga:
Ikut Kampanye Anies-Sandi, Prabowo Sindir AHY
Karena itu, Anies berharap, siapa saja yang memiliki niat berbuat curang dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mengurungkan niatnya. Sedangkan yang sudah telanjur melakukan, sebaiknya segera menghentikan. "Kami ingin pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang penuh kejujuran dan sportivitas dijunjung tinggi untuk menghormati rakyat," tuturnya.
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem; Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.
Anies menambahkan, pengawasan harus dilakukan, yaitu mengawal tempat pemungutan suara (TPS) setelah mencoblos, juga ketika perhitungan suara dilakukan. "Tanggal 15 besok ikhtiar kita berbulan-bulan jangan sampai sirna, karena kita tidak disiplin. Jaga setiap TPS, pastikan yang menang nomor tiga," ujarnya.
Baca:
Prabowo: Momentum Pilkada Ada pada Anies dan Sandi
Anies meminta relawan dan pendukungnya waspada terhadap praktek politik uang yang muncul menjelang pemilihan. Dia juga berharap para relawan dan pendukungnya terus bekerja keras di sisa waktu menjelang pencoblosan. "Tanggal 15 tinggal sepuluh hari, mari kita bekerja setiap hari. Sepuluh hari untuk lima tahun ke depan," katanya.
Menurut Anies, proses verifikasi yang saat ini dikeluarkan di level kelurahan rawan disalahgunakan. Dia menjelaskan, di level tersebut, dalam proses verifikasi, cenderung sulit mengenali warga asli, tidak seperti di RT dan RW.
Anies mengkhawatirkan jumlah penerima surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang mencapai 187 ribu tersebut. Menurut dia, surat keterangan dapat digunakan sebagai syarat memilih untuk mengganti proses KTP elektronik. "Betul-betul menjadi kekhawatiran bagi kita, karena proses verifikasi enggak lewat RT, RW," ucapnya.
CHITRA PARAMAESTI | ANTARA | ELIK S
