Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Minta Bawaslu Antisipasi Demo pada Masa Tenang

image-gnews
Sejumlah pekerja mulai mempersiapkan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, di Pengadegan, Jakarta Timur, 2 Januari 2017. KPUD DKI Jakarta memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dilakukan dalam dua putaran, putaran pertama Pilkada serentak berlangsung pada 15 Februari dan putaran kedua pada 19 April mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah pekerja mulai mempersiapkan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, di Pengadegan, Jakarta Timur, 2 Januari 2017. KPUD DKI Jakarta memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dilakukan dalam dua putaran, putaran pertama Pilkada serentak berlangsung pada 15 Februari dan putaran kedua pada 19 April mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Badan Pengawas Pemilu mengawasi kemungkinan ada demonstrasi pada masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2017. Gatot mengatakan TNI memperoleh informasi akan ada aksi menjelang pilkada serentak 2017. 

"Jadi saya mendapat informasi bahwa minggu tenang akan ada demo. Kalau demo tidak masalah, asalkan tidak menyangkut tentang pilkada," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

Meskipun begitu, Gatot mengatakan belum mengetahui apakah aksi tersebut berkaitan dengan kegiatan politik atau bukan. Jika bermuatan politis, ia berharap Bawaslu melarang aksi itu. "Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ujarnya.

Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro menilai pilkada adalah ajang memburu kekuasaan dengan banyak cara untuk memenangi pertarungan politik. "Mobilisasi ini bisa sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat sebelum hari pemungutan suara," tutur Juri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Juri menyerahkan pengamanan menjelang pemungutan suara ke kepolisian. Menurut dia, apabila ada indikasi demonstrasi tersebut digunakan sebagai alat kampanye, akan berpotensi menjadi tindak pidana pemilu. 

Jika berdampak pada ketertiban umum, kata dia, KPU menyerahkan kepada kepolisian. "Sampai di situ tidak ada masalah. Masalahnya, kalau ada yang menghalangi atau memaksa seseorang untuk memilih," kata Juri.

ARKHELAUS W.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

3 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

6 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

7 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

7 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

10 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

11 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

Bawaslu menyatakan akan menghormati seluruh putusan MA.


Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

18 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

Megawati menyatakan, saat ini sedang terjadi pertempuran antara hukum yang adil dengan hukum yang dimanipulasi.


Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

24 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

24 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.


5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

27 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?