Panglima TNI Minta Bawaslu Antisipasi Demo pada Masa Tenang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja mulai mempersiapkan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, di Pengadegan, Jakarta Timur, 2 Januari 2017. KPUD DKI Jakarta memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dilakukan dalam dua putaran, putaran pertama Pilkada serentak berlangsung pada 15 Februari dan putaran kedua pada 19 April mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah pekerja mulai mempersiapkan kotak suara yang akan didistribusikan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, di Pengadegan, Jakarta Timur, 2 Januari 2017. KPUD DKI Jakarta memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dilakukan dalam dua putaran, putaran pertama Pilkada serentak berlangsung pada 15 Februari dan putaran kedua pada 19 April mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Badan Pengawas Pemilu mengawasi kemungkinan ada demonstrasi pada masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2017. Gatot mengatakan TNI memperoleh informasi akan ada aksi menjelang pilkada serentak 2017. 

    "Jadi saya mendapat informasi bahwa minggu tenang akan ada demo. Kalau demo tidak masalah, asalkan tidak menyangkut tentang pilkada," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

    Meskipun begitu, Gatot mengatakan belum mengetahui apakah aksi tersebut berkaitan dengan kegiatan politik atau bukan. Jika bermuatan politis, ia berharap Bawaslu melarang aksi itu. "Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ujarnya.

    Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro menilai pilkada adalah ajang memburu kekuasaan dengan banyak cara untuk memenangi pertarungan politik. "Mobilisasi ini bisa sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat sebelum hari pemungutan suara," tutur Juri.

    Juri menyerahkan pengamanan menjelang pemungutan suara ke kepolisian. Menurut dia, apabila ada indikasi demonstrasi tersebut digunakan sebagai alat kampanye, akan berpotensi menjadi tindak pidana pemilu. 

    Jika berdampak pada ketertiban umum, kata dia, KPU menyerahkan kepada kepolisian. "Sampai di situ tidak ada masalah. Masalahnya, kalau ada yang menghalangi atau memaksa seseorang untuk memilih," kata Juri.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.