TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Badan Pengawas Pemilu mengawasi kemungkinan ada demonstrasi pada masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2017. Gatot mengatakan TNI memperoleh informasi akan ada aksi menjelang pilkada serentak 2017.
"Jadi saya mendapat informasi bahwa minggu tenang akan ada demo. Kalau demo tidak masalah, asalkan tidak menyangkut tentang pilkada," kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.
Meskipun begitu, Gatot mengatakan belum mengetahui apakah aksi tersebut berkaitan dengan kegiatan politik atau bukan. Jika bermuatan politis, ia berharap Bawaslu melarang aksi itu. "Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu," ujarnya.
Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro menilai pilkada adalah ajang memburu kekuasaan dengan banyak cara untuk memenangi pertarungan politik. "Mobilisasi ini bisa sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat sebelum hari pemungutan suara," tutur Juri.
Juri menyerahkan pengamanan menjelang pemungutan suara ke kepolisian. Menurut dia, apabila ada indikasi demonstrasi tersebut digunakan sebagai alat kampanye, akan berpotensi menjadi tindak pidana pemilu.
Jika berdampak pada ketertiban umum, kata dia, KPU menyerahkan kepada kepolisian. "Sampai di situ tidak ada masalah. Masalahnya, kalau ada yang menghalangi atau memaksa seseorang untuk memilih," kata Juri.
ARKHELAUS W.
