Janji Tolak Reklamasi Dinilai Jadi Daya Tarik Anies-Sandi  

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah mengatakan isu penolakan reklamasi Teluk Jakarta yang dicetuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menjadi daya pikat bagi masyarakat. Dalam survei yang dilakukan PolMark Research Center pada 6-12 Januari 2017, 55,1 persen masyarakat menyatakan tak setuju dengan reklamasi Teluk Jakarta.

“Jadi ada anggapan pada kami bahwa ini isu yang sangat elitis. Hanya sedikit orang menolak. Ternyata di Jakarta tidak ada isu yang tidak tersentuh,” ujar Eep, Senin, 23 Januari 2017. Adapun yang setuju dengan reklamasi hanya 19,3 persen dan sisanya 25,6 persen tak menjawab. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden menggunakan metodologi multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen.

Baca: Ini Janji Anies Kepada Nelayan Jakarta

Eep, yang juga sebagai konsultan politik dari pasangan dengan nomor urut tiga ini, menyatakan isu penolakan reklamasi akan jadi bekal Anies-Sandi dalam menggaet suara. Sejak November tahun lalu, pasangan Anies-Sandiaga gencar menyuarakan penolakan terhadap reklamasi dalam setiap kampanye.

Survei Polmark juga menunjukkan bahwa dari 55,1 persen responden yang menolak reklamasi, sekitar 34,8 persen di antaranya adalah pemilih Anies-Sandi. Sedangkan sisanya, 28,5 persen adalah pemilih Agus Harimurti-Sylviana Murni dan 11,8 persen ke Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Berbasis data itu, sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, mengatakan isu penolakan reklamasi bakal ditonjolkan pada debat kedua pada Jumat, 27 Januari 2017. “Kami akan sampaikan kembali agar publik tahu sikap kami tegas menolak reklamasi,” ujarnya.

Tema debat kedua adalah reformasi birokrasi dan penataan tata ruang kota. Namun pada debat pertama, Anies sempat menyinggung ihwal penolakan reklamasi. Menurut Anies, reklamasi merupakan bukti ketimpangan kesejahteraan yang terjadi selama masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta. "Seharusnya reklamasi berpihak kepada kepentingan publik dalam menjalankan nilai-nilai dengan benar dan selalu mengikuti tata kelola yang baik," katanya saat itu.

DEVY ERNIS