TEMPO.CO, Jakarta - Senator DKI Jakarta Fahira Idris berharap rangkaian debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta bakal membahas hal-hal spesifik terkait dengan sejumlah isu besar di Jakarta. Dia menyarankan agar masalah reklamasi dan penggusuran jadi salah satu topik perdebatan supaya membantu warga Jakarta sebelum memutuskan calon mana yang paling layak memimpin.
Baca juga:
Disebut 'Gubernur Tukang Gusur', Ini Jawaban Ahok
Anies: Jakarta Contoh Kota yang Tidak Ramah Lingkungan
Blusukan di Rusun TKBM, Agus Yudhoyono: Saya Speechless... “
"Debat harus jadi alat marketing KPU Jakarta untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya melalui siaran pers kepada Tempo pada Jumat, 13 Januari 2017. "Makanya bahasan debat harus menarik dan mampu mengurai isu atau persoalan yang saat ini benar-benar dihadapi warga Jakarta."
Menurut Fahira, masa depan proyek reklamasi yang kontroversial sampai kebijakan penggusuran harus terpapar dalam debat. Ini penting karena dua isu ini berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Jakarta.
Warga terdampak reklamasi, kata dia, perlu mengetahui sikap tegas para kandidat terhadap proyek kontroversial ini. "Selain menabrak berbagai aturan, berpotensi merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, mengancam identitas dan eksistensi nelayan Jakarta," katanya.
Reklamasi diyakini bakal membuat Jakarta mengalami banjir berskala luas serta dianggap hanya untuk memuaskan hasrat para pengusaha properti. Bahkan dianggap sebagai pengingkaran terhadap konsep poros maritim.
Fahira menjelaskan, dalam sejarah Jakarta, proyek reklamasi ini dapat dikatakan sebagai kebijakan paling kontroversial. Publik berhak tahu apa alasan logis jika masih ada calon yang ngotot melanjutkannya dan alasan rasional jika ada calon yang hendak menghentikannya.
"Dampak dari proyek reklamasi bersentuhan langsung dengan kehidupan warga Jakarta, jadi harus dibahas dalam debat,” ujar Fahira, yang juga Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah.
Saat ini, warga DKI Jakarta terpecah pendapat soal maraknya penggusuran dalam dua tahun terakhir. Debat publik pilkada DKI Jakarta ini menjadi momentum bagi para calon memaparkan pendapat mereka soal penggusuran. Apakah para calon punya alternatif lain selain menggusur atau kebijakan penggusuran menjadi satu-satunya pilihan.
Kemenangan warga Bukit Duri di Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Fahira, menunjukkan kebijakan penggusuran di Jakarta masih dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tidak manusiawi. “Bagaimana bisa, tanah yang sah dimiliki warga secara turun-temurun digusur dan diambil alih secara paksa atas nama kepentingan publik," tutur Fahira.
Simak juga:
Disebut 'Gubernur Tukang Gusur', Ini Jawaban Ahok
Debat Pilkada DKI: Jualan Program Agus, Ahok dan Anies
Menurut Fahira, debat harus mampu menjadi panggung yang efektif bagi para calon untuk menawarkan gagasan mereka dan menjadi medium bagi rakyat untuk menilai kapasitas para calon. “Dari berbagai survei terkait dengan pilkada Jakarta, jumlah pemilih yang belum menetapkan pilihannya atau un-decided voter masih sangat besar, yaitu mencapai 30 persen dari jumlah pemilih Jakarta yang diperkirakan menembus tujuh juta pemilih lebih."
AVIT HIDAYAT
