TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur DKI Jakatta Anies Baswedan - Sandiaga Uno adalah melaporkan dana kampanye yang mereka dapat dan gunakan. "Kami ingin meyakinkan warga Jakarta, kami transparan luar dalam, dan membrantas korupsi dengan transparan," kata Anies Baswedan di Posko Kemenangan Anies-Sandiaga Uno Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.
Komitmen itu diapresiasi mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Menurut dia, beberapa masalah yang harus diperhatikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya, antara lain penyerapan anggaran DKI yang terus menurun sejak 2014-2016.
Pujian Bambang ini tak lepas dari perannya sebagai dewan pakar di tim kampanye pasangan Anies-Sandi. "Kedua orang ini pantas untuk menjadi pemimpin," ujar Bambang.
Baca: Kubu Ahok-Djarot Persoalkan Nasib Simpatisannya
Sejak dipimpin Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama pada 2014, kata Bambang, tren serapan anggaran DKI selalu di bawah 70 persen yakni dari 66 persen pada 2015 menjadi 43 persen pada triwulan terakhir 2016. Hal ini sangat berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, Bambang mengungkapkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI yaitu sebanyak 15 temuan. Nilainya Rp 374 miliar yang terdiri dari indikasi kerugian daerah senilai Rp 41 miliar, kekurangan penerimaan Rp 5 miliar, dan administrasi Rp 327 miliar.
Atas temuan tersebut, Pemprov DKI telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke rekening kas daerah senilai Rp 3,3 miliar. BPK juga mencatat bahwa aset tetap Dinas Pendidikan Pemprov DKI senilai lebih dari Rp 15 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya.
Pemprov DKI belum melakukan penagihan secara memadai atas kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pemegang SIPPT berupa tanah seluas 16,84 juta meter persegi. "Sejumlah poin dalam laporan (BPK) ini menjelaskan bahwa cukup banyak praktek koruptif di pemerintahan saat ini," kata Bambang.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Anies mengaku ingin meyakinkan rakyat Jakarta bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang diusungnya tidak hanya lisan tetapi sudah ditunjukkan dalam aksi nyata.
Melalui transparansi APBD dan reformasi birokrasi, ia menjamin perekonomian DKI akan bebas dari korupsi untuk memaksimalkan berbagai program kerja yang fokusnya pada kesejahteraan masyarakat. "Korupsi adalah penghambat kesejahteraan karena kalau ada praktik korupsi maka kegiatan ekonomi melambat, program pemerintah tidak optimal, dan pada akhirnya manfaat bagi rakyat akan berkurang," tutur Anies.
Anies-Sandi diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan nomor urut 3 ini akan bertarung melawan dua pasangan yaitu Basuki Tjahaja Purnana-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Nasdem dan Partai Hanura dengan nonor urut 2. Pasangan satu lagi, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, yang diusung Partai Demokrat, Pertai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Permbagunan. Pasangan ini mendapat nomor urut 1.
ANTARA | CHITRA PARAMAESTI
Berita Terkait
Djarot Janjikan Kenaikan Dana Operasional RT/RW
Anies Akan Buat Aplikasi Khusus Anggaran Jakarta
Agus Yudhoyono Serius Kembangkan Budaya Betawi
Ahok Akan Perkarakan Pejabat yang Hilangkan Hak Pendukungnya
Tim Agus-Sylvi Libatkan Pakar Hadapi Debat Calon
