TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, jika memenangi pemilihan kepala daerah DKI 2017, ia akan mewajibkan jajarannya memajang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk publik.
"Ketika berada di pemerintahan memastikan prosesnya bebas dari praktek korupsi, partisipasi publik itu dihadirkan. Anda bisa pastikan semua kegiatan yang kami lakukan melibatkan publik," ucap Anies di Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.
Baca juga: Bambang Widjojanto Puji Komitmen Antikorupsi Anies-Sandi
Anies menceritakan, ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia memperlihatkan LHKPN-nya kepada seluruh jajarannya. "Periode kepemimpinan kami, 100 persen pejabat di Kemendikbud melaporkan," ujarnya.
Dia mengaku tidak ingin tempat yang mengajarkan pendidikan menjadi problem integritas. "Ketika itu, saya kejar satu per satu. Kalau tidak lapor, saya kirimi email," tutur Anies.
Karena itu, Anies menjanjikan, ketika memimpin Jakarta nanti, dia akan menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahannya. "Ketika berbicara antikorupsi, kami membawa track record apa yang sudah kami kerjakan, dan kami akan bawa (menerapkan dalam pemerintahan) di Jakarta," katanya.
CHITRA PARAMAESTI
Baca juga:
Dewan Pers Imbau Televisi Tak Siarkan Langsung Sidang Ahok
Ahok Janji Bangun Ruang Bersama untuk Anak Muda Jakarta
