Ahok Akan Perkarakan Pejabat yang Hilangkan Hak Pendukungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan ada setidaknya 78 warga Jakarta yang telah memiliki hak pilih tapi tak terdaftar di situs resmi KPU DKI Jakarta. Dia telah meminta tim suksesnya untuk menyelidiki laporan tersebut.

Ahok mengancam akan memperkarakan jika benar ada temuan tersebut. ""Demokrasi kita dicederai dengan orang yang berani curang," kata Ahok saat ditemui di Rumah Pemenangan Ahok-Djarot di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 8 Desember 2016.

Dia juga meminta agar warga Jakarta nanti datang ke tempat pemungutan suara saat pencoblosan pada Februari tahun depan. Mereka diminta mengawasi jalannya pemungutan suara dengan merekam video perhitungan suara. "Kami menghimbau masyarakat datang ke TPS, meski nggak ada surat undangan, selama ada KTP, bisa (mencoblos)."

Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mencari pelaku yang berbuat curang. Ahok mengatakan kemungkinan ada oknum pejabat RT atau lainnya yang berbuat curang dengan menghilangkan data pemilih bagi pendukungnya. "Kami akan mulai gugat ke Bawaslu, ini pidana," ucap Ahok.

Ahok bercerita bahwa pola kecurangan seperti ini sudah pernah ia temui sejak 2007 silam, saat ia mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Belitung. Saat itu Ahok menggugat ke Mahkamah Agung dan membawa sejumlah bukti kecurangan. Menurut dia, warga yang tak memiliki kartu suara tetap bisa memilih. Kemudian suara dipisah untuk memudahkan proses perhitungan.

Sebelumnya, Juru bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, I Gusti Putu Artha mengaku menemukan puluhan simpatisan warga Jakarta yang tak terdaftar di situs resmi KPU Jakarta. "Silahkan buka handphone anda dan cek nama anda apakah sudah masuk di KPU atau belum," kata Putu saat dialog dengan simpatisan di Rumah Lembang pada Kamis, 8 Desember 2016.

Putu kemudian menyortir pemilih yang telah masuk website resmi KPU Jakarta. Bagi yang belum terdaftar, ia meminta agar simpatisan angkat tangan. Putu menghitung, total simpatisan yang belum masuk situs resmi KPU mencapai 78 orang di hari itu.

Dia menduga masih ada banyak pemilih yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi tak masuk dalam daftar pemilih di situs resmi KPU Jakarta. Dia juga sempat menemukan beberapa kasus lain. "Kemarin saya juga menemukan ada orang yang masuk DPT tapi ternyata tinggal di Riau," ujar dia menceritakan.

AVIT HIDAYAT