Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Bangka Belitung Temukan Pemilih Berusia 120 Tahun  

image-gnews
ANTARA/Basri Marzuki
ANTARA/Basri Marzuki
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemukan 596.311 daftar pemilih sementara (DPS) yang diduga bermasalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2017. Bawaslu juga menemukan pemilih berusia 120 tahun.

Bawaslu mengakui, dari rekapitulasi hasil analisis terakhir, pihaknya menemukan berbagai persoalan, di antaranya masih ditemukan nama pemilih sampai tiga di lokasi berbeda. "Selain itu, ada pemilih yang sudah berusia 120 tahun,” ujar Ketua Bawaslu Bangka Belitung Zulterry Apsupi kepada Tempo, Rabu, 30 November 2016.

Zulterry menuturkan temuan lain Bawaslu berupa 844 orang atau 0,14 persen pemilih dengan nomor induk kependudukan dan nama ganda di wilayah perbatasan. Sedangkan NIK dan nama ganda di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Kotamadya Pangkalpinang mencapai 11.9115 orang atau 2 persen dari jumlah DPS.

“Untuk wilayah perbatasan antar-kabupaten/kota, kami temukan persoalan NIK dan nama ganda sebanyak 1.631 orang atau 0,27 persen. Dengan demikian, jika diakumulasikan, permasalahan pada NIK dan nama ganda adalah 19.416 orang atau 3,26 persen. Sedangkan pemilih yang sudah berusia 17 tahun tapi belum terdata sebanyak sebelas orang atau, 0,0018 persen,” katanya.

Menurut Zulterry, pihaknya meminta penyelenggara di tingkat panitia pemilihan lapangan (PPL) dan panitia pemungutan suara (PPS) segera melakukan klarifikasi sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT) mulai 7-8 Desember 2016. “Jika tidak ada upaya melakukan perbaikan dan diubah terhadap temuan yang bermasalah, DPT yang akan ditetapkan kami tolak,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan, dan Data Informasi KPU Bangka Belitung Lailan Cholidah berujar, persoalan utama yang ditemukan oleh petugas pemutakhiran data sebenarnya hanya pada pemilih yang telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik dengan yang memiliki KTP non-elektronik. “Ini kan masa perbaikan. Untuk DPS, aturannya hanya mengakomodasi pemilih yang memiliki KTP elektronik,” ucapnya.

Lailan menambahkan, KPU Bangka Belitung dan KPU kabupaten/kota sedang menunggu keputusan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri apakah akan mengakomodasi pemilih dengan KTP non-elektronik atau menghapusnya saat penetapan DPT pada 8 Desember 2016. “Data yang ada sedang kami susun dan kami rapikan. Begitu juga dengan temuan pemilih ganda. Dengan demikian, sebelum waktu penetapan DPT, semuanya sudah selesai kita perbaiki,” ujarnya.

SERVIO MARANDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

2 jam lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

KPU Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon perseorangan Dharma-Kun harus memperbaiki data faktual.


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

6 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

7 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

9 hari lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

10 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024.


Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

10 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

Bawaslu akan menyosialisasikan indeks kerawanan Pilkada 2024 dalam waktu dekat.


Pemasangan Gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Disebut Berpotensi Salahi Aturan, Apa yang Dilanggar?

10 hari lalu

Baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi bersanding dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terpasang di Jalan Letjen Soeprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Foto diambil Sabtu, 29 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Pemasangan Gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Disebut Berpotensi Salahi Aturan, Apa yang Dilanggar?

Bawaslu diminta proaktif melakukan upaya preventif atas potensi pelanggaran pemasangan gambar Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

13 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur, Agus Rahardjo didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan calon anggota DPD terpilih nomor urut 4, Kondang Kusumaning Ayu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Agus ingin Kondang dicoret karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

Agus Rahardjo menjelaskan alasan buat laporan ke KPU RI karena ada calon lain palsukan data administrasi mengaku sebagai mahasiswi.


Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

14 hari lalu

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024. Mochammad Afifuddin menjadi Plt Ketua KPU RI hingga ada ketua definitif ditetapkan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tanggapan KPU Soal Sumbar Paling Rawan dalam Hal Pelanggaran Pemilu di Sumatera

KPU RI meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar mengantisipasi kerawanan dalam Pilkada 2024.


Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

14 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

Ketua Bawaslu optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.