TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah mengantisipasi kerawanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2017. Tjahjo menginstruksikan semua gubernur berkoordinasi lalu memetakan potensi gangguan politik selama penyelenggaraan pilkada.
Tjahjo meminta para gubernur berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi ketidakstabilan politik. "Langkah tersebut untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri," kata Tjahjo di kantornya di Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Hari ini, Tjahjo pun mengumpulkan semua gubernur dalam forum Rapat Kerja Gubernur Se-Indonesia. Menurut jadwal, rapat koordinasi tersebut menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Tjahjo meminta kepala daerah memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mengganggu tahapan pilkada. Menurut dia, faktor gangguan alam dan faktor keamanan berpotensi mengganggu tahapan pilkada.
Faktor politik-hukum, ucap dia, juga berpotensi mengganggu dengan terlambatnya penyusunan daftar pemilih tetap. Menurut dia, distribusi logistik, netralitas penyelenggara, dan rendahnya partisipasi pun perlu diwaspadai. "Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan," ujarnya.
Tjahjo meminta kepala daerah meredam kerawanan pilkada dan menjaga kondisi daerah tetap damai. Caranya adalah mengintensifkan dialog antargolongan. "Yang terpenting adalah menjaga persatuan Indonesia," tuturnya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga dijadwalkan hadir. Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan akan hadir. Namun pertemuan tersebut tertutup dari peliputan awak media.
ARKHELAUS W.
