Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diperiksa Polda, Djarot Ditanya Siapa Komandan Penghadangnya  

image-gnews
Calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat saat berdialog dengan warga yang menolak kehadirannya saat berkampanye di Kembangan, Jakarta Barat, 9 November 2016. ISTIMEWA
Calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat saat berdialog dengan warga yang menolak kehadirannya saat berkampanye di Kembangan, Jakarta Barat, 9 November 2016. ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat mendapat17 pertanyaan dalam pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya. Djarot diperiksa sebagai saksi ihwal penghadangan massa saat blusukan di Kembangan Utara.

"Waktu di-BAP (berita acara pemeriksaan) ada 17 pertanyaan," ujar Djarot setelah diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 21 November 2016.

Djarot mengatakan, kepolisian menanyakan ihwal kronologi penghadangan yang menghalangi kampanyenya di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Selain itu, Djarot juga dimintai klarifikasi soal komandan massa saat penolakan terjadi. Pemeriksaannya sebagai saksi berlangsung lebih dari dua jam. Ia tampak keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18.17 WIB.

"Saya ditunjukkan apakah betul ini orangnya. Saya sampaikan betul," ujar Djarot.

Menurut Djarot, ia berdialog dengan seseorang yang mengaku sebagai komandan saat massa menolaknya di Kembangan Utara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya sudah jelaskan kronoligis dialog saya dengan komandan itu. Biar nanti diproses penyidik," tutur Djarot.

Ia pun menduga, ada unsur kesengajaan atas aksi penolakan tersebut. Massa pun bukanlah warga asli Kembangan Utara. Sebab, menurut Djarot, warga menerima kehadirannya dan tidak ada upaya penolakan apapun. Namun, tiba-tiba sejumlah orang menghadang aktivitas kampanye ketika Djarot hendak berpindah ke lokasi blusukan lainnya.

"Jadi kalau gitu berarti ada upaya-upaya kesengajaan," katanya.

LANI DIANA | YY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

28 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

Ihwal tudingan Prabowo-Gibran adalah pasangan Neo-Orba, Habiburokhman Gerindra mengatakan memiliki sikap politik untuk menolak kampanye negatif.


Puan Maharani Berkicau di X, Singgung Kawan Lama Jadi Lawan Baru

29 hari lalu

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan pidato pada acara deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 4 November 2023. Deklarasi yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan seperti relawan kader, simpatisan partai, akademisi, advokat, seniman, budayawan, nelayan, petani, buruh, hingga generasi milenial itu untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Wawan Hadi
Puan Maharani Berkicau di X, Singgung Kawan Lama Jadi Lawan Baru

Puan Maharani menyinggung tentang kawan lama yang menjadi lawan baru. Gibran Rakabuming Raka?


Respons Elite PDIP Terhadap Manuver Jokowi dan Gibran, Apa Kata Hasto Kristiyanto dan Masinton Pasaribu?

31 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengikuti kampanye akbar di Parkir Timur, Komplek GBK Senayan, Jakarta, 31 Maret 2019. Ia meminta kader-kader partainya mengkampanyekan tiga kartu besutan capres Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Elite PDIP Terhadap Manuver Jokowi dan Gibran, Apa Kata Hasto Kristiyanto dan Masinton Pasaribu?

Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitulu, Djarot Saiful Hidayat mengomentari manuver Jokowi dan Gibran. Ini kata mereka.


Djarot Saiful Klaim PDIP di Garis Terdepan Menolak Politik Dinasti

33 hari lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kiri) memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan juru kampanye (jurkam) partai tingkat nasional dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2023. Pelatihan tersebut diikuti 100 peserta yang berasal dari utusan DPD serta utusan sayap dan badan partai, guna memenangkan Pilpres dan Pileg 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Djarot Saiful Klaim PDIP di Garis Terdepan Menolak Politik Dinasti

PDIP, kata Djarot, membatasi kadernya untuk menjadi pejabat publik maksimal tiga orang untuk setiap keluarga.


Tanggapi Jokowi Bertemu 3 Capres, Djarot PDIP Harap Instrumen Kekuasaan Tak Digunakan Memihak Satu Kandidat

34 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayatullah di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023.
Tanggapi Jokowi Bertemu 3 Capres, Djarot PDIP Harap Instrumen Kekuasaan Tak Digunakan Memihak Satu Kandidat

Djarot PDIP meyakini Jokowi akan berdiri di atas semua dan tidak memihak salah satu kandidat.


Djarot PDIP Sebut Gibran Contoh Tidak Bagus bagi Anak Muda

34 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayatullah di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023.
Djarot PDIP Sebut Gibran Contoh Tidak Bagus bagi Anak Muda

Djarot Saiful Hidayat, menyebut calon wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, merupakan contoh tidak bagus untuk anak muda.


Gibran Membangkang dari PDIP, Djarot Saiful Hidayat: Saya Merasa Gagal

34 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Steering Comitee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers menjelang Kongres PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu, 7 Agustus 2019. Dewi Nuria/TEMPO
Gibran Membangkang dari PDIP, Djarot Saiful Hidayat: Saya Merasa Gagal

Djarot Saiful Hidayat, merasa bersalah terhadap sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dinilai membangkang terhadap PDIP.


Resmi Gabung PSI, Kaesang Abaikan Saran dari PDIP

23 September 2023

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha (ketiga kiri) didampingi Wakil Dewan Pembina Grace Natalie (kanan) memberikan friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada Kaesang Pangarep (ketiga kanan) didampingi istri Erina Gudono (kedua kanan) di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Resmi Gabung PSI, Kaesang Abaikan Saran dari PDIP

Kaesang akhirnya resmi menjadi kader PSI. Sebelumnya, Djarot PDIP sempat menyarankan ini.


Kaesang Pangarep Gabung PSI, Langgar Aturan PDIP?

22 September 2023

Beda Partai dengan Keluarga, Kaesang Resmi Masuk PSI
Kaesang Pangarep Gabung PSI, Langgar Aturan PDIP?

Kaesang Pangarep bergabung ke PSI dinilai pengamat melanggar aturan AD/ART PDIP. Namun PDIP malah bilang begini.


Kaesang Gabung PSI: Begini Komentar Jokowi, PDIP, PSI, Gibran, dan Pengamat Politik

22 September 2023

Ketum PSI Giring Ganesha bertemu dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Momen pertemuan keduanya diunggah di akun Instagram PSI pada Kamis, 8 Juni 2023. Instagram/psi_id
Kaesang Gabung PSI: Begini Komentar Jokowi, PDIP, PSI, Gibran, dan Pengamat Politik

Kabar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung PSI mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Ini kata Jokowi, PDIP dan PSI.