TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berjanji akan mengubah kebijakan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal Kartu Jakarta Pintar. Menurut Anies, akibat kebijakan Ahok, banyak warga miskin tidak bisa mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.
Menurut Anies, Gubernur Basuki membuat sebuah aturan bahwa pemegang Kartu Jakarta Pintas (KJP) tidak boleh menerima bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Padahal, menurut Anies, kedua bantuan tersebut merupakan bantuan negara, bukan bantuan perusahaan. Karena itu, Anies berkeinginan mengubah peraturan gubernur itu, sehingga warga miskin Jakarta bisa mendapat KJP dan KIP sekaligus.
"KIP dapat uang cash, untuk kebutuhan yang belum tentu masuk daftar KJP. Jadi (rakyat mendapat) manfaat lebih besar," katanya saat berkunjung ke Pasar Bambu Kuning di Jalan Ancol Selatan II, Jakarta Utara, Senin, 31 Oktober 2016. Anies juga berjanji kebijakan Ahok yang sudah baik akan dilanjutkan. "Ada kekhawatiran kalau gubernur ganti, KJP tidak lanjut. Enggak betul itu."
Imbauan serupa dikemukakan Anies saat mengunjungi warga di Jalan Papanggo, Jakarta Utara. Anies menyampaikan, jika dia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, manfaat bantuan sosial tersebut akan lebih besar. Sebab, dia akan mengizinkan para pemegang KJP turut menikmati program pemerintah pusat, yaitu berupa Kartu Indonesia Pintar.
"Saya yang selama ini mengurus program KIP ketika bertugas (di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). KIP diberikan ke seluruh Indonesia, ke warga miskin, kecuali Jakarta," ucapnya.
FRISKI RIANA
