Begini Masalah Pendataan Warga yang Dikeluhkan KPU DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mendatangi KPU DKI Jakarta untuk membicarakan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 28 Oktober 2016. TEMPO/Larissa

    Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mendatangi KPU DKI Jakarta untuk membicarakan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 28 Oktober 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.COJakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, siap memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum DKI untuk mendata warga. 

    "Harapannya, dengan data penduduk yang lengkap, tingkat keikutsertaan warga dalam pilkada menjadi tinggi sehingga menjadi contoh bagi daerah lain," kata Soni saat rapat dengan KPU DKI di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2016.

    Soni datang ke kantor KPU DKI untuk bersilaturahmi dan mengikuti rapat dengar pendapat.  Hadir dalam rapat itu Ketua KPU DKI Sumarno dan anggota komisioner lain. 

    Sumarno menjelaskan sejumlah masalah yang menjadi kendala dalam pendataan warga Jakarta untuk dapat mengikuti pilkada DKI pada Februari 2017. 

    Pertama, kurangnya persediaan blangko e-KTP. Sumarno berharap, hingga saat terakhir, warga memiliki kertas bukti perekaman e-KTP tersebut.

    Kedua, masalah warga yang tinggal di apartemen dan panti sosial, terutama orang hilang ingatan. KPU DKI berharap pemerintah DKI memberikan data warga tersebut.

    Ketiga, persoalan warga yang menghuni di tanah sengketa, seperti di daerah tanah galian di Kelurahan Cipinang Melayu. Apakah mereka masih warga Cipinang Melayu atau Halim.

    Keempat, masalah warga korban penggusuran di Kelurahan Bukit Duri dan tempat lain. Pihaknya, kata Sumarno, membutuhkan data kepindahan warga ke berbagai rumah susun atau yang masih tetap bertahan.

    Kelima, warga yang menghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit. KPU berharap mereka tidak kehilangan hak pilih saat pencoblosan dalam pilkada DKI 2017.

    Sumarsono siap memberi dukungan penuh. Dia berharap tingkat keikutsertaan warga Jakarta dalam pilkada semakin tinggi. "Diharapkan bisa melewati target nasional sebesar 77 persen," katanya.

    MARIA FRANSISCA | UWD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.