Ahok Cuti Kampanye, Magang Balai Kota Tidak Terima Gaji Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengikuti sidang lanjutan perbaikan permohonan uji materi Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 31 Agustus 2016. Dalam sidang ini Ahok akan maju dalam Pilkada 2017, meminta majelis hakim MK menerima dan mengabulkan gugatannya terkait pasal yang menjelaskan mengenai cuti kampanye bagi calon petahana pada Pilkada tersebut. TEMPO/Imam Sukamto

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengikuti sidang lanjutan perbaikan permohonan uji materi Pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 31 Agustus 2016. Dalam sidang ini Ahok akan maju dalam Pilkada 2017, meminta majelis hakim MK menerima dan mengabulkan gugatannya terkait pasal yang menjelaskan mengenai cuti kampanye bagi calon petahana pada Pilkada tersebut. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan mulai bulan depan ia tidak bisa terus menggaji anak magang yang selama ini bekerja bersamanya. Terhitung sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, Ahok harus menjalani masa cuti kampanye untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. 

    Selama ini, kata Ahok, anak magang yang direkrutnya memperoleh gaji dari uang operasionalnya. Saat memasuki masa cuti kampanye, secara otomatis semua fasilitas pejabat yang ia terima selama ini harus diputus. Dengan demikian, dia tidak bisa menggaji anak magang selama masa cuti kampanye.

    "Anak magang, beberapa ada yang keluar. Anak magang yang baru sudah siap, saya bilang mungkin cuma dikasih makanlah. Enggak ada honor," ucapnya di Balai Kota, Rabu, 26 Oktober 2016.

    Anak magang yang selama ini bekerja dengan Ahok, setidaknya memiliki dua pilihan. Mereka bisa berhenti magang dan memilih bekerja di tempat lain atau tetap bekerja tapi harus bersedia dipindahkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait. Jika mereka bersedia dipindah, anak magang itu harus bersedia bekerja tanpa digaji.

    Meskipun akan digantikan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Ahok tidak berani menjamin pelaksana tugas gubernurnya nanti akan bersedia membayar gaji magang tersebut. Apalagi, kata Ahok, untuk menggaji anak magang, ia merogoh kocek hingga Rp 800 juta.

    "Karena enggak mungkin, kan, pakai uang operasional dari Plt. Kalau kami bisa bayar sampai Rp 800 juta, kan? Saya enggak tahu dia mampu bayar atau enggak. Mereka bisa enggak digaji. Kalau saya berhasil jual pabrik, bisa gue gaji," ujarnya.

    Selama ini Ahok memang menerima anak magang untuk bekerja di kantornya. Adapun kriteria peserta magang itu adalah mahasiswa S-1, S-2, S-3, ataupun profesional muda yang memiliki motivasi tinggi. Untuk usia, Ahok membuka kesempatan bagi anak muda yang berusia 19-35 tahun.

    Anak magang itu dituntut punya kemampuan analisis dan komunikasi yang baik, potensi kepemimpinan, serta minat berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Selain itu, mereka diharapkan dapat bekerja mandiri dan memiliki semangat proaktif serta bersedia bekerja secara sukarela.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.