Modal Nekat, Guru Honorer Ini Mendaftar Calon Wakil Bupati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Seorang mahasiswa mengusung sebuah poster saat berunjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto

    Seorang mahasiswa mengusung sebuah poster saat berunjuk rasa menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.COBrebes - Prihatin terhadap nasib guru honorer, Hilda Wibisono, dengan semangat mengikuti tes seleksi bakal calon kepala daerah Brebes, Jawa Tengah, di Kantor PDI Perjuangan Jawa Tengah, di Semarang. “Saya, 20 Maret 2016 baru saja ikut tes di Semarang,” katanya, Rabu, 23 Maret 2016. 

    Guru honorer bergaji Rp 400 ribu per bulan itu berangkat ke Semarang naik kereta dari Stasiun Tegal. Bersama calon bupati dan wakil bupati lainnya, Hilda mengikuti tes tentang wawasan kebangsaan. 

    Hilda mengaku agak minder berada di antara calon-calon lain. Calon lain mempunyai modal banyak, sedangkan dia hanya bermodal dengkul. Bahkan saat diminta mengisi formulir bermaterai yang berisi komitmen membayar biaya survei sebesar Rp 150 juta, dia tak mengisinya. “Kata pengurusnya, dana itu untuk survei elektabilitas. Tapi kalau enggak dapat rekomendasi, uang dikembalikan. Saya serahkan kosongan saja (formulir) itu. Enggak punya duit,” katanya.

    Hilda mengambil formulir pendaftaran di kantor PDIP Brebes pada 25 Februari 2016 dan mengembalikan sehari setelahnya. Meski tak punya pengalaman politik, guru honorer yang sudah mengabdi selama enam tahun ini mengaku nekat mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Brebes. 

    Hilda prihatin terhadap kondisi guru honorer. Jika terpilih, dia bertekad menyejahterakan guru yang senasib dengannya. “Gaji guru honorer tidak sebanding dengan pengabdian mereka,” ujarnya.

    Hilda bukan sekali ini saja mengikuti penjaringan calon wakil bupati lewat PDIP. Pada pemilu 2012, dia malah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Brebes. Namun saat itu rekomendasi tak jatuh ke tangannya, tapi ke Idza Priyanti, Bupati Brebes sekarang. 

    Keinginan warga Kelurahan Kaligangsa, Brebes ini tak sepenuhnya mulus. Hilda ditegur kepala sekolah di tempat dia mengajar karena tidak minta izin. "Kalau minta izin malah tidak boleh," katanya. Kini dia sedang menunggu hasil seleksi. Dia berharap, surat rekomendasi dari PDIP jatuh ke tangannya.

    Wakil Ketua PDIP Brebes Imam Santoso mengatakan ada dua bakal calon Bupati Brebes dari PDIP yang mengikuti tes di Semarang. Mereka adalah Bupati Brebes Idza Priyanti dan wakilnya Narjo. Sedang bakal calon wakil bupati ada tujuh orang. Salah satunya Hilda. Menurut dia, PDIP memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk maju lewat partai berlambang banteng itu. “Kami terbuka, semua boleh nyalon di partai kami,” jelasnya.

    Imam membenarkan calon wakil bupati harus membayar Rp 150 juta untuk biaya survei. “Ya, itu inisiatif dari DPD Jawa Tengah. Biasanya tidak ada syarat itu,” katanya. “Pada tahun sebelumnya, survei dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau calon itu sendiri.”

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.