TEMPO.CO, Kediri - Sekelompok warga Kediri, Jawa Timur, menuntut penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak, Desember lalu. Mereka yang menamakan diri Menuju Kediri Lebih Baik itu masih tidak menerima dan bahkan mengutuk terpilihnya kembali bupati inkumben, Haryanti, yang mengukuhkan kekuasaan keluarganya di kabupaten itu yang sudah berjalan 15 tahun.
Massa yang hanya terdiri dari puluhan orang namun dikawal sejumlah besar aparat itu berorasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kamis 11 November 2016. Mereka mengecam Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang tetap ngotot melantik Haryanti – Masykuri sebagai bupati dan wakil bupati.
Padahal bupati terpilih masih terjerat gugatan di Pengadilan Negeri Kediri atas tuduhan ijazah dan identitas palsu dalam pencalonan di pilkada lalu. “Kami minta Mendagri menunda pelantikan sampai ada keputusan pengadilan,” teriak Khoirul Anam, koordinator aksi, Kamis 11 Februari 2016.
Ijazah palsu dituding untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki tahun kelulusan sama. Demikian pula untuk ijazah yang diterbitkan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dinilai meragukan karena tak terdapat stempel basah pada fotonya. Selain itu nomor register ijazah juga tak sama.
Warga pengunjuk rasa lainnya, Yeti, bahkan mengungkap rasa malu memiliki pemimpin dari keluarga Sutrisno selama bertahun-tahun. Sebelum Haryanti menjabat Bupati Kediri periode 2011 – 2016, suaminya Sutrisno telah lebih dulu menjabat selama dua period edi Kabupaten Kediri.
Demikian pula para kerabatnya turut menempati posisi strategis seperti adik iparnya, Sulkani yang menjabat Ketua DPRD Kediri. “Dan lebih memalukan saat pilkada tahun lalu istri muda dan istri tua Sutrisno sama-sama mencalonkan diri,” katanya.
Unjuk rasa tak mendapat respon dari pimpinan DPRD Kediri yang berada di kantor. Berdalih tengah melakukan kerja luar kota, mereka memilih ngacir dari pengunjuk rasa.
Alhasil para perwakilan massa hanya ditemui tiga anggota dewan yang tersisa. Mereka adalah Antok Jaya dari Partai Nasdem, Yakub dari Demokrat, dan Mario dari Gerindra. “Mohon maaf karena hanya kami yang tersisa di kantor ini,” kata Antok kepada mereka.
HARI TRI WASONO
