Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelantikan Bupati Terpilih di Kediri Diminta Ditunda

image-gnews
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu Haryanti Sutrisno-Masykuri (kiri) dan nomor urut dua Ari Purnomo Adi-Arifin Tafsir (kanan) mengikuti debat kandidat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015-2020 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 18 November 2015. ANTARA/Prasetia Fauzani
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu Haryanti Sutrisno-Masykuri (kiri) dan nomor urut dua Ari Purnomo Adi-Arifin Tafsir (kanan) mengikuti debat kandidat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2015-2020 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 18 November 2015. ANTARA/Prasetia Fauzani
Iklan

TEMPO.CO, Kediri - Sekelompok warga Kediri, Jawa Timur, menuntut penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak, Desember lalu. Mereka yang menamakan diri Menuju Kediri Lebih Baik itu masih tidak menerima dan bahkan mengutuk terpilihnya kembali bupati inkumben, Haryanti, yang mengukuhkan kekuasaan keluarganya di kabupaten itu yang sudah berjalan 15 tahun.

Massa yang hanya terdiri dari puluhan orang namun dikawal sejumlah besar aparat itu berorasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kamis 11 November 2016. Mereka mengecam Komisi Pemilihan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang tetap ngotot melantik Haryanti – Masykuri sebagai bupati dan wakil bupati.

Padahal bupati terpilih masih terjerat gugatan di Pengadilan Negeri Kediri atas tuduhan ijazah dan identitas palsu dalam pencalonan di pilkada lalu. “Kami minta Mendagri menunda pelantikan sampai ada keputusan pengadilan,” teriak Khoirul Anam, koordinator aksi, Kamis 11 Februari 2016.

Ijazah palsu dituding untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki tahun kelulusan sama. Demikian pula untuk ijazah yang diterbitkan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dinilai meragukan karena tak terdapat stempel basah pada fotonya. Selain itu nomor register ijazah juga tak sama.

Warga pengunjuk rasa lainnya, Yeti, bahkan mengungkap rasa malu memiliki pemimpin dari keluarga Sutrisno selama bertahun-tahun. Sebelum Haryanti menjabat Bupati Kediri periode 2011 – 2016, suaminya Sutrisno telah lebih dulu menjabat selama dua period edi Kabupaten Kediri.

Demikian pula para kerabatnya turut menempati posisi strategis seperti adik iparnya, Sulkani yang menjabat Ketua DPRD Kediri. “Dan lebih memalukan saat pilkada tahun lalu istri muda dan istri tua Sutrisno sama-sama mencalonkan diri,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Unjuk rasa tak mendapat respon dari pimpinan DPRD Kediri yang berada di kantor. Berdalih tengah melakukan kerja luar kota, mereka memilih ngacir dari pengunjuk rasa.

Alhasil para perwakilan massa hanya ditemui tiga anggota dewan yang tersisa. Mereka adalah Antok Jaya dari Partai Nasdem, Yakub dari Demokrat, dan Mario dari Gerindra. “Mohon maaf karena hanya kami yang tersisa di kantor ini,” kata Antok kepada mereka.

HARI TRI WASONO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mas Dhito Dukung Pelestarian Bela Diri Pencak Dor

6 hari lalu

Mas Dhito Dukung Pelestarian Bela Diri Pencak Dor

Pertandingan Pencak Dor yang digelar di Lapangan Desa Duwet ini sudah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan


Mas Dhito Ingatkan Desa Perihal Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

8 hari lalu

Mas Dhito Ingatkan Desa Perihal Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyalurkan dana bagi hasil kepada tiap desa atas perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2024


Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

15 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

Calon legislatif terpilih DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2024-2029, Haris Sugiharta mendaftar Pilkada Sleman lewat PDIP.


Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

15 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

Jurnalis di Kota Semarang menolak revisi UU Penyiaran yang dianggap bisa mengekang kebebasan pers. Mereka minta pemerintah batalkan RUU Penyiaran itu.


Pemerintah Kabupaten Kediri Gelar Kediri Aquatic 2024

19 hari lalu

Pemerintah Kabupaten Kediri Gelar Kediri Aquatic 2024

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1220, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan menyelenggarakan kegiatan bertajuk Kediri Aquatic 2024 dan Lomba Mewarnai.


Pagelaran Keris Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Kediri Ke-1220

20 hari lalu

Pagelaran Keris Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Kediri Ke-1220

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1220, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) bekerja sama dengan Paguyuban Panji Joyoboyo menggelar acara pagelaran keris di Pendopo Panjalu Jayati pada Sabtu, 25 Mei 2024.


Target Tercapai, Kabupaten Kediri 100 Persen ODF

20 hari lalu

Target Tercapai, Kabupaten Kediri 100 Persen ODF

Di bawah kepemimpinan Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito, Kabupaten Kediri mencapai prestasi gemilang dengan dinyatakannya seluruh masyarakatnya berperilaku Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.


Mas Dhito Imbau Jamaah Haji Saling Menjaga di Tanah Suci

22 hari lalu

Mas Dhito Imbau Jamaah Haji Saling Menjaga di Tanah Suci

Mas Dhito berpesan kepada jamaah haji untuk saling menjaga dan bergandengan tangan.


MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

24 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.


Kabupaten Kediri Anggarkan Dana Hibah untuk Komitmen Tuntaskan PTSL

24 hari lalu

Kabupaten Kediri Anggarkan Dana Hibah untuk Komitmen Tuntaskan PTSL

Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan dana hibah pola trijuang sebesar Rp5 miliar untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024.