Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Usulkan Coblosan Pilkada Serentak 15 Februari 2017

image-gnews
Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Banjarmasin - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pelaksanaan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah 2017  akan digelar pada 15 Februari 2017. Namun, usulan ini masih bersifat tentatif, karena KPU melihat ada perayaan di wilayah Indonesia bagian timur pada minggu pertama Februari 2017. "Atau sesudahnya namun tetap di bulan Februari 2017,” kata Hadar kepada Tempo usai rapat koordinasi nasional di kantor KPUD Kalimantan Selatan, Rabu malam, 3 Februari 2016.

Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan rapat koordinasi nasional yang digelar pada 2-4 Februari 2016 di Banjarmasin. Komisi menyudahi rakornas sehari lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Isu besar yang dibahas dalam rakornasi tahun ini terkait evaluasi Pilkada 2015 dan persiapan menyambut pilkada serentak gelombang kedua pada 2017.

Hadar mengatakan peserta rapat sepakat untuk mengusulkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.  Hadar mengungkapkan sejumlah materi perubahan, yakni penyusunan daftar pemilih, penganggaran, pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, upaya peningkatan partisipasi pemilih, aturan dana kampanye, dan rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPS, PPK, dan KPPS.

Menurut Hadar, sebagian besar daerah belum siap secara anggaran untuk melakukan pilkada 2017, karena pembahasan dana belum tuntas. Selain itu, KPU juga mengusulkan perubahan teknis soal kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Dana (NPHD). Hadar meminta, klausul penggunaan NPHD tidak dipecah-pecah, walaupun penganggarannya untuk masa kerja dua tahun. Dana NPHD diusulkan menggunakan APBN, bukan APBD. Kalaupun ada revisi nominal NPHD, Hadar meminta bisa tertuang dalam perjanjian yang dokumen yang sama.

Hadar menambahkan, pembahasan NPHD sempat alot lantaran sebagian KPUD provinsi berkukuh mempertahankan pola lama. KPU tak ingin ketidakpastian anggaran hibah berulang lagi. "Kami minta ada komitmen sejak awal, bahwa ada penurunan, oke enggak papa, nanti dituangkan dalam satu dokumen NPHD saja," kata Hadar merinci.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun soal rekrutmen penyelenggara adhoc seperti KPPS, PPS, dan PPK, Hadar mengusulkan agar usia pelamar diturunkan menjadi 21 tahun dari 25 tahun yang disyaratkan oleh UU Pilkada. Alasannya, KPU ingin memberikan kesempatan terhadap mahasiswa atau pemuda yang berkualitas untuk menjadi penyelenggara adhoc dengan pola seleksi terbuka.

Menurut dia, sengkarut pilkada kerap muncul di tingkat paling bawah. "Selama ini kan rekomendasi dari kepala desa atau camat, nah kami terkunci. Biarkan kami yang menyeleksi. Kami yakin kalau SDM penyelenggara di tingkat bawah baik, maka ke atasnya tidak ada masalah," kata Hadar.

Semua usulan akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR dalam tempo dua minggu ke depan. Ia berharap, DPR segera mengagendakan pembahasan revisi UU Pilkada karena waktunya mepet.

DIANANTA P. SUMEDI

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Bakal Dibuka, Ini Syarat, Tugas, dan Gajinya

4 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menempelkan stiker tanda lolos tahapan coklit ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 Bakal Dibuka, Ini Syarat, Tugas, dan Gajinya

KPU bakal membuka pendaftaran calon pantarlih Pilkada 2024 pada Kamis, 13 Juni hingga Rabu, 19 Juni 2024, cek syarat, besaran gaji, dan tugasnya.


KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.