Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelaksanaan Pilkada Susulan Kalimantan Tengah 27 Januari 2016

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ilustrasi surat suara/persiapan Pilkada 2015. ANTARA/Budiyanto
Ilustrasi surat suara/persiapan Pilkada 2015. ANTARA/Budiyanto
Iklan

TEMPO.CO, Palangkaraya - Tarik ulur mengenai waktu dilaksanakannya pilkada susulan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2016-2021 akhirnya terjawab.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng segera menggelar pilkada susulan pada tanggal 27 Januari 2016. Untuk pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 32 miliar.

Hal itu dikatakan penjabat Gubernur Kalteng, Hadi  Prabowo, di Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 6 Januari 2016, seusai rapat tertutup mengenai pelaksanaan pilkada.

“Berdasarkan penjelasan Ketua KPU RI, telah ditetapkan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan akan dilaksanakan pada 27 Januari 2016. Dalam rapat tadi, Ketua KPU Kalteng menyampaikan jadwal  beserta rancangan kebutuhan pembiayaannya,” ujar Hadi.

Untuk pelaksanaan pilkada ini,  dana yang diperlukan  jumlahnya mencapai Rp 32,3 miliar dan  dibebankan pada APBD Kalteng 2016 melalui mekanisme APBD 2016 Perubahan. Untuk itu, menurut Hadi, masalah anggaran ini ia akan segera dikoordinasikan dengan DPRD Kalteng.

“Rincian penggunaan dana sebesar Rp 32,3 miliar itu untuk KPU Kalteng  Rp 12,09 miliar, yang nantinya digunakan antara lain untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, yang kemarin menjadi satu paket pelaksanaannya dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, sekarang pembiayaan sepenuhnya harus dilakukan KPU Kalteng karena pemilihan bupatinya sudah dilakukan,” ujar Hadi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, untuk mengantisipasi adanya gugatan pasca pilkada, menurut Hadi, Badan Pengawas (Banwas) Kalteng mengalokasikan dana Rp 10 miliar. ”Namun tidak semua dana akan terserap manakala semua dapat berjalan dengan baik,” kata penjabat Gubernur.   

Yang terakhir, dana untuk tambahan pengamanan.

KARANA WW


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Minta Anggaran Pilkada Diawasi Ketat karena Rawan Dikorupsi

31 Juli 2024

Baliho yang terpasang di pusat kota Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tampak bakal calon dalam Pilkada 2024. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
ICW Minta Anggaran Pilkada Diawasi Ketat karena Rawan Dikorupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk pasang mata dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.


Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

10 Juli 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 999 miliar untuk Pilkada 2024.


Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

6 Maret 2024

Personel Brimob Polda Jabar berupaya membubarkan unjuk rasa saat simulasi gabungan pengamanan Pilkada di Indramayu, Jawa Barat, Senin 16 Oktober 2023. Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang diikuti 800 personel gabungan itu untuk meningkatkan kesiapan petugas yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.


Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota


Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada


Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Pendopo Balai Kota, Senin, 31 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.


Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.


Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.


Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi
Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020