Pilkada Sulawesi Tengah, Massa Demo KPUD dan Bawaslu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung

    TEMPO.CO, Palu -  Puluhan massa pendukung calon Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura-Ikhwan Datu Adam berunjukrasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tengah, Senin 14 Desember 2015. Dalam aksi tersebut, massa meminta KPUD menghentikan tabulasi suara pilgub Sulawesi Tengah lewat website karena dinilai membohongi publik.  “Hasil hitung suara pilgub lewat laman resmi KPUD banyak yang keliru,” kata salah seorang demonstran.

    Komisioner KPUD Sulawesi Tengah, Naharuddin didampingi rekannya Nisbah di hadapan massa pengunjukrasa menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan mengakui adanya kesalahan dalam penghitungan dan input data hasil pemilihan kepala daerah gubernur. Pihak KPUD setempat berjanji akan memperbaiki kesalahan data yang terjadi di sejumlah daerah yang ada di Sulawesi Tengah.  “Kami minta maaf, kami janji akan perbaiki kesalahan data ini,” kata Naharuddin.

    Usai mendengarkan penjelasan tersebut, massa tampak puas. Namun mereka tetap akan menduduki kantor KPUD untuk mengawal penghitungan suara yang sudah mencapai 90 persen.

    Satu jam sebelumnya, massa aksi juga mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah di Jalan Soegiono, Kota Palu. Dalam aksi itu mereka menyerahkan dokumen bukti pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada yang diduga dilakukan oleh KPUD setempat.

    Dokumen itu diserahkan Ridha Shaleh, selaku Ketua Tim Relawan Calon Gubernur Rusdi Mastura-Ikhwan Datu Adam kepada Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Ratna Dewi Pettalolo.

    Sementara berdasarkan data sementara dari hasil penghitungan suara pilgub Sulawesi Tengah, calon gubernur dan wakil gubernur  Longki Djanggola-Sudarto masih unggul 7 persen dari pasangan Rusdi Mastura-Ikhwan Datu Adam.

    AMAR BURASE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.