TEMPO.CO, Palangkaraya - Kondisi politik di Kalimantan Tengah pascamenangnya pasangan Ujang Iskandar-Jawawi pada putusan sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) beberapa waktu lalu membuat pihak kepolisian harus ekstra hati-hati melakukan pengamanan pilkada Kalimantan Tengah pada 9 Desember 2015. Karenanya, saat ini polisi menempatkan personelnya untuk menjaga lima orang komisioner KPU Kalimantan Tengah.
"Kita menempatkan personel untuk mengamankan masing-masing komisioner KPU Kalimantan Tengah. Hal ini kita lakukan karena kunci sukses atau gagalnya penyelenggaraan pilkada ada di tangan mereka. Nah, kalau mereka tidak aman, pilkada bisa tidak berjalan lancar ” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigjen Polisi Fakhrizal, Jumat, 4 Desember 2015.
Kapolda juga mengakui, potensi konflik di dua kabupaten, yakni Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) dan Kotawaringin Timur (Sampit), sangat tinggi.
“Saya akui potensi konflik di dua kabupaten itu sangat tinggi. Karena itu, untuk antisipasi, kita melakukan pengamanan yang lebih (ekstra) terhadap kedua kabupaten itu,” tuturnya.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat dua pasang calon yang mengikuti pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Mereka adalah Suginto Sabran dan Ujang Iskandar. Padahal mereka berdua ini seteru pada saat pilkada Kotawaringin Barat 4 tahun lalu, di mana Sugianto Sabran dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan Ujang Iskandar dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kasus ini sempat menyeret nama Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK nonaktif), yang saat itu menjadi pengacara Ujang Iskandar. Kemudian Ujang Iskandar didiskualifikasi pencalonanannya dalam pilkada mendatang melalui keputusan KPU pusat. Namun saat melakukan gugatan ke PT-TUN, Ujang Iskandar kembali dimenangkan.
Menurut Kapolda, ia sudah mengirimkan personel kepada tim sukses Ujang Iskandar-Jawawi agar bisa meredam massanya untuk tidak berbuat anarki dan jangan sampai mengambil tindakan sendiri.
“Tapi perlu saya tegaskan. Kapanpun pilkada dilaksanakan, baik 9 Desember maupun dimundurkan, polisi tetap akan melakukan pengamanan maksimal terhadap pelaksanaan pilkada."
KARANA WW
