TEMPO.CO, Surabaya - Debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali Kota Surabaya, Rasiyo-Lucy Kurniasari Vs Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana berlangsung seru. Pasalnya, pada debat terakhir itu kedua pasangan calon saling tuding peran antara pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Saling tuding itu berawal pada sesi keempat yaitu tanya-jawab antar pasangan calon, awalnya calon wali kota Rasiyo-Lucy menanyakan pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya yang dinilai bermasalah dan tidak ada sosialisasi. “Informasi itu berdasarkan informasi dari media dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan,” tanya Rasiyo kepada Risma-Whisnu semalam.
Menjawab pertanyaan itu, Risma langsung menjelaskan bahwa Kota Surabaya baru saja mendapatkan penghargaan Piala Adipura Kencana kategori Kota Metropolitan. Dengan penghargaan itu membuktikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Surabaya sudah benar dan sesuai perundang-undangan yang ada. "Bahkan, pengelolaan sampah itu sudah bisa (jadi pembangkit) listrik,” kata Risma.
Selain itu, Kota Surabaya sebenarnya sudah mendapatkan legal opinion dari BPKP dan Kejaksaan, yang memastikan bahwa pengelolaan sampah itu sudah sesuai aturan dan ketentuan yang ada.
Calon wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, juga menambahkan bahwa daerah Surabaya barat tidak merasakan efek negatif terhadap pengelolaan sampah itu, karena pemerintah Kota Surabaya sudah mengelola sampah itu dengan baik dan benar. “Buktinya, Surabaya mendapatkan penghargaan Adipura kencana dengan nilai tertinggi, itu bukti konkret kami,” tutur Whisnu.
Selanjutnya, Risma menanyakan pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi tangggung jawab Pemerintah Provinsi, seperti Wiyung dan Banyu Urip. Bahkan, Risma mengaku juga telah berkali-kali mengajukan permasalahan itu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun tidak ada respon hingga akhir masa jabatannya. “Bagaimana persoalan itu menurut anda?" tanya Risma kepada Rasiyo.
Rasiyo yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengangagp tudingan itu tidak benar, suatu contohnya Jalan Ahmad Yani yang dibangun pemerintah Provinsi dan Pusat. Bahkan, Jalan Frontage, MERR, dan Banyu Urip telah dibangun oleh Pemprov. “Sebenarnya menurut saya masalahnya hanya kurang komunikasi saja dari Pemerintah Kota Surabaya, karena terlalu angkuh," kata Rasiyo menjawab pertanyaan Risma.
Selain itu, Rasiyo juga menuding bahwa otonomi daerah itu bukan berarti daerah adalah segala-galanya, namun harus tetap dikomunikasikan dengan pemprov. "Seperti ini kan membuktikan bahwa komunikasinya tidak baik," katanya.
Selama tiga kali debat publik, peran antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur selalu menjadi perdebatan hangat. Rasiyo selalu cenderung menyalahkan Pemkot Surabaya dalam berbagai hal, sementara Risma tidak mau disalahkan karena sudah bergerak benar sehingga berbagai penghargaan diraihnya.
MOHAMMAD SYARRAFAH
Baca juga:
Disebut Rizieq Lamar Nyi Kidul, Si Bupati:Istri Saya Saja...
