Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta -Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemantauan terhadap sejumlah aspek selama masa tenang menjelang pemungutan suara Pilkada 2020. "Sejak tanggal 6, 7, 8 Desember, selama masa tenang JPPR melakukan pemantauan di 59 daerah pemilihan," kata Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Desember 2020.
Dalam aspek logistik pemungutan suara, JPPR menemukan adanya keterlambatan logistik dan pembangunan TPS terjadi di 87 TPS di Tangerang Selatan, 65 TPS di Kabupaten Bandung, 102 TPS di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, 178 TPS di Kabupaten Pandeglang, 54 TPS di Kabupaten Grobogan, dan 98 TPS Gunungsitoli. "KPU perlu memastikan bahwa logistik pemungutan suara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas," ujar Alwan.
Aspek berikutnya adalah ketersediaan pemilih untuk hadir di TPS. Alwan mengatakan, berdasarkan jajak pendapat JPPR, pemilih di sejumlah daerah ketakutan hadir ke TPS. Misalnya, 186 pemilih Kabupaten Bandung tidak siap ke TPS, juga 54 pemilih Kabupaten Pandeglang, 321 pemilih di Cianjur, 543 pemilih Kota Manado, 421 pemilih Kota Depok, dan 631 pemilih masih ketakutan ke TPS.
Selanjutnya aspek netralitas, independensi penyelenggara. JPPR menemukan proses pembagian formulir C Pemberitahuan terdapat stiker pasangan calon. Hal ini terjadi di Kabupaten Bandung. Selain itu, juga ada surat suara tercoblos sebanyak 20 surat di Kabupaten Bandung. Di Tapanuli Selatan, C Pemberitahuan diselipkan foto dan stiker paslon.
Terkait potensi politik uang, Alwan menyebut hal itu terjadi di Kabupaten Buton Utara, dengan modus pengumpulan KTP. Sedangkan di Kabupaten Bandung, C Pemberitahuan masih ditahan di RT/RW.
Berikutnya aspek penyelenggara yang reaktif atau positif Covid-19. Hasil pantauan JPPR terdapat 342 petugas KPPS di Lampung yang reaktif. Kemudian 86 KPPS Kota Tangerang Selatan reaktif, 76 PTPS Kabupaten Muna reaktif, dan 170 KPPS Kabupaten Ngawi reaktif. "Demokrasi subtansial jauh lebih penting dari mempolitisir prosedur pemilihan. Keselamatan pemilih lebih penting daripada stabilitas harga kuota intrernet," kata Alwan.
FRISKI RIANA
