Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebanyak 3.063 Personel Dikerahkan untuk Amankan Pilkada 2020 di Papua Barat

image-gnews
Polda Papua Barat kerahkan 3.063 personel amankan Pilkada serentak di 9 daerah. TEMPO/Hans Arnold Kapisa
Polda Papua Barat kerahkan 3.063 personel amankan Pilkada serentak di 9 daerah. TEMPO/Hans Arnold Kapisa
Iklan

TEMPO.CO, Manokwari - Sebanyak 3.063 personel TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 serentak di 9 Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Papua Barat Komisaris Besar Tri Admojo, di Manokawari mengatakan 3.063 personil tersebut sudah termasuk 500 personil (Bantuan Kendali Operasi) BKO Brimob Nusantara.

Dikatakan Atmojo, bahwa 3.063 personil disebar melakukan pengamanan diantaranya, Kabupaten Manokwari dan Pegunungan Arfak 695 personil, Manokwari Selatan 192 personil, Teluk Bintuni 383 personil, Teluk Wondama 248 personil, Fakfak 300 personil, Raja Ampat 320 personil, Sorong Selatan 223 personil, dan Kaimana 227 personil. 

"Dari 9 kabupaten ini hanya ada 8 Polres, sehingga jumlah personel Polres Manokwari juga ikut mengamankan Pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak," ujar Atmojo pada acara Coffe Morning bersama awak media Selasa 8 Desember 2020.

Selain itu, Atmojo juga mengungkapkan bahwa Pilkada di 9 kabupaten di Papua Barat, terdapat 1879 TPS, dimana ada empat kriteria TPS, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan dan TPS khusus.

"Kategori TPS rawan khusus, 1 TPS biasanya diamankan kurang lebih 1 regu personil, sedangkan seluruh TPS di Papua Barat, tidak ada yang dikategorikan TPS aman, sehingga dalam TPS harus dijaga anggota Polri," ujarnya.

Dia melanjutkan, pola pengamanan pada TPS yang dikategorikan aman, 2 polisi akan ditugaskan mengamankan 5 TPS dibantu 10 linmas. TPS rawan dijaga oleh 2 anggota polisi mengamankan di 2 TPS dibantu 4 linmas, sangat rawan 2 polisi 1 TPS dan 2 linmas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada TPS aman ada dua personil polri, dua TPS dan dua Linmas. TPS Rawan dua personil, dua TPS dan Dua Linmas, TPS sangat rawan dua Polri, satu TPS dan dua Linmas dan TPS khusus ditempatkan satu regu.

"Ini hanya pola pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri, karena kita tidak mau ambil risiko dengan tidak menempatkan polisi sehingga minimal setiap TPS harus ada polisi," terangnya.

Dia menambahkan dengan melihat kondisi geografis yang ada di sebagian wilayah Papua Barat, khususnya daerah terluar, tidak dimungkinkan 1 personil dapat mengamankan 2 TPS, sehingga di TPS ini minimal akan ditempatkan 1 personil.

"Untuk TPS rawan khusus pada areal yang tidak terjangkau dari semua transportasi hanya lewat udara, seperti di Teluk Bintuni pola pengamanannya 1 TPS akan dijaga 4 personil," tandasnya.

Sementara, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat, Nazil Hilmie, menghinbau kepada warga di 9 kabupaten pelaksana Pilkada 2020 untuk tidak terjebak dalam politik uang di hari terakhir jelang pencoblosan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

5 jam lalu

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kanan) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) saling memegang bahu usai beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana tersebut mengangkat topik pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peninngkatan layanan publik dan kerukunan warga. ANTARA/Galih Pradipta
Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

6 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

19 jam lalu

Peti mati. Ilustrasi
Fakta Tentara AS Hilang di Hutan Karawang dan Ditemukan Meninggal

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan tentara Amerika tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di hutan Karawang.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

21 jam lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

22 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
MK Sebut Kehadiran Mayor Teddy di Debat Pilpres Tak Langgar UU Pemilu

MK membantah dalil paslon 01 Anies-Muhaimin soal ketidaknetralan TNI yang tercermin dalam kehadiran Mayor Teddy dalam debat capres.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.