Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Panelis Debat Kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2020 memberikan sejumlah catatan untuk hasil debat ketiga pada 4 Desember 2020. Tim panelis menyayangkan kedua pasangan calon alias paslon tak saling bertukar pendapat atas masalah tertentu guna mempertahankan argumen.
"Debat kurang berkembang menjadi kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program paslon untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui sedalam apa paslon memahami suatu persoalan di Depok," demikian penilaian tim panelis dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Desember 2020.
Tim panelis terdiri dari peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkyansyah, akademisi perbankan dan Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar, sejarawan JJ Rizal, peneliti Universitas Indonesia Reni Candriachsya Suwarso, dan ketua IDI Depok Sukwanto Gamalyono.
Menurut mereka, paslon nomor urut 01, Pradi Supriatna dan Afifah Alia tidak menjelaskan solusi atau program kerja yang ditawarkan. Paslon ini hanya menyebut akan membuat pembaruan.
Sementara itu, paslon nomor urut 02, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono gagal merincikan apa yang sudah dilakukan untuk memperkuat pernyataan soal pencapaiannya sebagai petahana.
"Yang terjadi hanya pamer piala, penghargaan saja yang tentu saja ini tidak cukup karena tetap perlu menjelaskan apa yang akan dilakukan."
Kemudian paslon 01 tidak mampu merumuskan masalah yang dilemparkan tim panelis. Pasangan ini, menurut tim panelis, justru menggunakan uraian data dari tim perumus sebagai pembenaran. Di sisi lain, paslon 02 sangsi dan menganggap data tersebut tak valid.
Tim panelis kemudian melontarkan pertanyaan soal sampah, pembangunan Depok yang terpusat di Margonda, situasi sungai serta situ, isu kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Kedua paslon diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan memberikan solusi, tapi tak terwujud.
"Sayang kandidat hanya menjawab dengan retorika kosong hafalan berapa ton sampah di Depok dan paham masalah TPA Nambo karena anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," jelas tim panelis.
"Ketika menjawab pertanyaan pembangunan Depok yang Margonda sentris dan situasi sungai serta situ malah dibalas dengan ajakan agar panelis turun lapangan."
