Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Kesiapan KPU Jelang Pencoblosan di Pilkada Kabupaten Bandung

Reporter

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menilai persiapan teknis menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak di Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pencoblosan sendiri akan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2020, nanti.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengatakan di antara beberapa persiapan yang belum rampung dan akan segera dilaksanakan yakni terkait bimbingan teknis (Bimtek) untuk petugas Kelompok Penyelenggara Penguatan Suara (KPPS). Agus menargetkan Bimtek untuk KPPS akan selesai pada Senin, 7 Desember 2020.

"Persiapan personalia sejak hari kemarin dan hari ini, mungkin besok terakhir itu Bimtek KPPS, insyaallah sampai H-2 Bimtek KPPS sudah selesai," ujar Agus kepada Tempo, Ahad, 6 Desember 2020.

Agus pun mengatakan ihwal persiapan logistik meliputi bilik dan kotak suara, bantalan alat coblos, sampul surat suara dan yang lainnya sudah mulai disebar ke tingkat KPPS dan akan rampung maksimal pada H-2 atau Senin, 7 Desember 2020.

"Kesiapan logistik sesuai dengan jadwal hari ini atau hari besok h-3, h-2 logistik sudah bergeser ke Desa atau KPPS, agar H-1 kita memastikan logistik sudah sampai di TPS atau KPPS sesuai dengan jadwal," ucapnya.

kesiapan lainnya, lnjut dia, terkait koordinasi antara KPU dan beberapa instansi semisal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, TNI, hingga Gugus Tugas Penaganan Covid-19 Kabupaten Bandung yang akan mematangkan pelaksanaan pencoblosan di saat pandemi Covid-19.

"Iya yang lain terkait dengan koordinasi antara kami di KPU dengan Bawaslu, Polresta, Dandim, dan gugus tugas Covid-19, insyaalloh akan dirapatkan kembali khusus terkait masalah Covid-19," kata dia.

Agus mengklaim selama proses Pilkada Kabupaten Bandung 2020, tidak terjadi kendala yang cukup sulit diatasi. Semua agenda, ucap dia, berjalan lancar dan sesuai dengan tahapan jadwal yang ditetapkan KPU. temasuk simulasi pencoblosan yang sudah rampung dilakukan pada Sabtu, 21 Nobvember 2020, kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sampai hari ini belum ada laporan yang fatal di lapangan, semua berjalan lancar normal dan masih bisa diatasi dan saya berharap ini nanti sampai di ujungnya. Sampai hari ini alhamdulillah semuanya masih bisa dikelola dengan baik," katanya.

Disinggung tentang penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) atau e-rekapitulasi, Agus mengatakan Sirekap hanya digunakan sebagai alat bantu saja, dan untuk ppengambilan hasil akhir perolehan suara tetap dilakukan secara manual.

"Ya Sirekap tetap akan dilakukan jadi menggunakan sistem informasi, KPPS akan menyampaikan atau melaporkan dari C hasil ke server kemudian nanti akan dibawa pada rapat di tingkat PPK, cuma bedanya adalah secara manual rekap di tingkat PPK juga tetap akan dilakukan untuk keputusan akhir," ucapnya.

Adapun masalah prosedur teknis pelaksanaan pencoblosan untuk pemilih yang positif terkena Covid-19, masih akan dibahas dalam pertemuan yang dilakukan antara KPU, Bawaslu dan Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung, pada Senin, 7 Desember 2020. "Prosedur umumnya kita yang mendatangi hanya teknis di lapangan itu nanti hasil musyawarah, hasil kesepahaman antara KPPS saksi dan PTPS (Pengawas Temnpat Pemungutan Suara), apakah memang memungkinkan baik dari sisi waktu dan sebgaianya," ujarnya.

"Jadi banyak hal yang nantinya akan diputuskan di lapangan yang sifatnya kasus per kasus, tapi prinsipnya penyelenggara sudah mempersiapkan petugas untuk memberikan pelayanan tapi keputusan akhir nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan saksi dan pengawas TPS," ucap dia.

AMINUDDIN A.S.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

1 hari lalu

Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid, menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

PSI tengah sibuk mendorong Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. PKS merespons manuver ini.


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

1 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

1 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

1 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

1 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

2 hari lalu

Aldi Taher didaftarkan sebagai bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 bersama Partai Perindo. Ia akan bertarung memperebutkan suara warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Instagram
4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

Aldi Taher didaftarkan bakal calon anggota legislatif oleh dua partai, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

2 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

2 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.