Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu: Tingkat Kerawanan Pilkada 2020 Sedang-Tinggi, Tak Ada yang Rendah

image-gnews
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan mekanisme permintaan dokumen C1 Plano dari BPN Prabowo-Sandiaga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan mekanisme permintaan dokumen C1 Plano dari BPN Prabowo-Sandiaga di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 26 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Pilkada 2020 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember mendatang. Dari pemetaan Bawaslu, tak ada daerah yang masuk dalam kategori kerawanan rendah.

"Semua daerah masuk kategori (kerawanan) kalau tidak tinggi, sedang. Tidak ada kerawanan rendah," kata anggota Bawaslu M. Afifuddin memaparkan IKP Pilkada 2020 secara daring, Ahad, 6 Desember 2020.

Afifuddin menuturkan, tingkat kerawanan ini diukur berdasarkan empat dimensi. Yakni dimensi konteks sosial politik meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan relasi kuasa di tingkat lokal; dimensi pemilu yang bebas dan adil meliputi hak pilih, pelaksanaan, pemungutan suara, dan pengawasan pemilu.

Kemudian dimensi kontestasi mencakup aspek praktik politik uang; dan dimensi partisipasi mencakup aspek partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Konteks pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga turut memengaruhi pemetaan kerawanan.

Ada tiga indikator kerawanan pandemi, yakni dari aspek penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan kondisi daerah. Turunan dari setiap indikator ini mencakup jumlah orang yang positif Covif-19, meninggal karena Covid-19, mengundurkan diri, melanggar protokol kesehatan, menciptakan kerumunan, perubahan status wilayah, lonjakan jumlah orang positif Covid-19, lonjakan pasien meninggal dunia, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan.

Ada pula empat isu strategis dalam indeks kerawanan pilkada yang dipetakan Bawaslu, yakni isu hak pilih, penolakan pilkada karena Covid-19, politik uang, dan kendala jaringan internet.

Afifuddin mengatakan juga terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi pada semua isu. Di aspek pandemi, jumlah daerah dengan kerawanan tinggi meningkat dari 50 menjadi 62 kabupaten/kota atau naik 24 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di aspek hak pilih, jumlah daerah dengan kerawanan tinggi bertambah dari 66 menjadi 133 kabupaten/kota atau meningkat 101 persen. Daerah dengan kerawanan tinggi isu politik uang juga bertambah dari 19 menjadi 28 kabupaten/kota (naik 47 persen), begitu pula daerah dengan kerawanan tinggi kendala jaringan internet meningkat dari 67 menjadi 81 kabupaten/kota (naik 21 persen).

Menurut Afifuddin, peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, dan penggunaan teknologi informasi yang meningkat tetapi tak disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemilihan.

Adapun kerawanan tinggi pada provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, kata Afifuddin, disumbang oleh dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, aspek kontestasi, dan partisipasi. Isu pandemi Covid-19 pun disebutnya turut memperparah keadaan.

"Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan," ujar Afifuddin.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

4 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

4 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

4 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

8 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

11 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

11 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020


Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

12 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

Bawaslu menyatakan akan menghormati seluruh putusan MA.