TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyampaikan apresiasi Pedoman Etik Kampanye Politik di Media Sosial untuk Pilkada 2020 yang digagas kelompok masyarakat sipil.
"Kami apresiasi bahwa selain upaya penyelenggara, peran masyarakat sipil jadi penting," kata Dewa dalam webinar, Ahad, 22 November 2020.
Dewa menilai, keberadaan pedoman etik ini dapat mengantisipasi situasi krusial yang terjadi selama kampanye di media sosial, seperti hoaks dan adanya upaya yang membangun kekhawatiran berlebih, tanpa membatasi ruang publik. "Kami sepakat dan apresiasi upaya membangun etika bermedsos," ujarnya.
KPU, kata Dewa, berkomitmen pelaksanaan kampanye melalui media sosial berjalan baik. KPU sudah mengatur kampanye di media sosial dalam PKPU, meski masih ada keterbatasan. Komitmen pertama, misalnya, memberikan peluang di masa kampanye kepada paslon dan tim untuk menyampaikan apa visi misi dan program.
"Karena kampanye di tengah pandemi, upaya mendorong dan memberikan akses lebih besar dalam pemanfaatan medsos ini jadi penting," kata dia.
Selain itu, Dewa mengatakan KPU sudah menghimpun akun-akun resmi yang didaftarkan tim kampanye. Sehingga, ia berharap akun-akun tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menyukseskan agenda Pilkada 2020.
Koalisi untuk Etika Media Sosial meluncurkan rumusan Pedoman Etik Kampanye Politik di Media Sosial. Koalisi sepakat mengembangkan kode etik sebagai pelengkap dalam rangka mitigasi risiko kampanye media sosial.
Berdasarkan kajian koalisi, ada 9 risiko kampanye di media sosial yang rentan terjadi di Pilkada 2020. Salah satunya, hoaks, misinformasi, penggunaan akun anonim, penggunaan bot, influencers maupun pendengung atau bot.
