Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Batasi Dana Kampanye Pilkada Medan Maksimal Rp 36 Miliar

Reporter

Kedua pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kiri) Salman Alfarisi (kedua kiri) dan Bobby Nasution (kedua kanan) Aulia Rahman (kanan) memegang nomor urut disaksikan komisioner KPU dan Bawaslu Kota Medan pada Pengundian Nomor Urut Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Kamis 24 September 2020. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Kedua pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kiri) Salman Alfarisi (kedua kiri) dan Bobby Nasution (kedua kanan) Aulia Rahman (kanan) memegang nomor urut disaksikan komisioner KPU dan Bawaslu Kota Medan pada Pengundian Nomor Urut Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Kamis 24 September 2020. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Kota Medan membatasi dana kampanye setiap pasangan calon yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Medan 9 Desember 2020 maksimal Rp36 miliar.

Komisioner KPU Medan Zefrizal penyelenggara sudah menyepakati bahwa batas pengeluaran dana kampanye untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan dan wakil wali kota dalam Pilkada Medan maksimal Rp36,247 miliar.

Batasan pengeluaran tersebut sifatnya mengikat. Oleh sebab itu, pengeluaran dana kampanye masing-masing calon tidak boleh melebihi yang telah disepakati tersebut. "Batasan pengeluaran dana kampanye diatur dalam pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye. Angka itu juga sudah disepakati," kata Zefrizal, Rabu, 28 Oktober 2020.

Ia mengingatkan pembatasan dana kampanye yang sudah mengikat memiliki konsekuensi bagi yang melanggar atau melebihi. "Jika misalnya ada paslon yang ngeyel tetap mengeluarkan dana kampanye melebih dari apa yang sudah ditetapkan maka paslon bisa didiskualifikasi," ujar Zefrizal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPU Medan menyatakan batasan dana kampanye dilakukan demi pemerataan dan keseimbangan bagi calon yang bertanding di Pilkada. "PKPU juga mengatur laporan tentang dana kampanye itu.

Pilkada Medan 2020 diikuti dua paslon, yakni pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman dan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman diusung PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP. Sedangkan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi diusung PKS dan Partai Demokrat.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kata Hasto dan Djarot Saiful Hidayat Aturan Internal PDIP, Keluarga Kader Tak Boleh Beda Partai

1 jam lalu

Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Kata Hasto dan Djarot Saiful Hidayat Aturan Internal PDIP, Keluarga Kader Tak Boleh Beda Partai

PDIP memiliki aturan satu keluarga satu partai. Apa konsekuensinya jika kadernya memiliki keluarga yang berbeda partai? Ini kata Hasto dan Djarot.


Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

8 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

Para mantan narapidana yang ingin maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024 belum melengkapi persyaratan khusus yang harus mereka serahkan ke KPU.


6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

20 jam lalu

Pemilih Pemula Dinilai Penting
6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

Mengikuti pemilihan presiden untuk pertama kalinya membutuhkan sejumlah persiapan


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

3 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

3 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

3 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


Guru Besar UI Hamdi Muluk: 5 Tahun Jadi Wali Kota Depok, Kaesang Bisa Maju Jadi Gubernur Jabar

4 hari lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Hamdi Muluk: 5 Tahun Jadi Wali Kota Depok, Kaesang Bisa Maju Jadi Gubernur Jabar

Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menyatakan Kaesang bisa menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Dimulai dari Wali Kota Depok.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

4 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024