TEMPO.CO, Jakarta - Bonek Hijrah memprotes nama dan logonya digunakan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut 01 Armuji untuk tujuan politik saat acara kampanye Pilkada Surabaya.
"Dengan ini saya tegaskan Bonek Hijrah tidak ada hubungan dukungan politik dengan pasangan calon mana pun," kata Ketua Bonek Hijrah Achmad Danang Ramdani di Surabaya, Kamis.
Penegasan Achmad itu terkait dengan video yang beredar viral pada Kamis ini. Di situ terlihat Armuji memberikan arahan kepada sejumlah warga. Ia menginstruksikan agar Bonek yang hadir memilih pasangan nomor urut 01 dalam Pilkada 9 Desember nanti.
"Pokok e tak rumat kabeh Bonek (pokoknya, saya perhatikan semua Bonek)," kata Armuji dalam video itu.
Achmad menyebut acara deklarasi dalam video itu adalah fitnah kepada Bonek Hijrah karena nama dan logo Bonek Hijrah dicatut. "Kami mengecam keras pencipta video tersebut. Video itu mencederai komitmen seluruh Bonek tidak untuk membawa nama Bonek dan Persebaya dalam agenda pilkada," katanya.
Untuk itu, Achmad mengajak semua rekan-rekannya di Bonek untuk untuk mencari tahu siapa yang membuat video itu. "Kita harus meminta pertanggungjawaban dan permintaan maaf mereka," ujarnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Achmad dan Bonek Hijrah menuntut agar Armuji juga meminta maaf atas pencatutan nama Bonek Hijrah. Kalau tidak dilakukan, kata dia, maka mereka Bonek Hijrah akan melaporkan ke pihak berwajib.
"Kami sedang mempertimbangkan apakah ada unsur kriminalnya, untuk pencatutan logo dan nama. Paling dekat, kami akan melaporkan ke Bawaslu," kata Achmad.
Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi - Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.
