Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Nilai Pragmatisme Partai Suburkan Dinasti Politik di Pilkada 2020

Reporter

image-gnews
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Teguh Prakosa berfoto di sela-sela pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. TEMPO/Bram Selo
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Teguh Prakosa berfoto di sela-sela pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 4 September 2020. TEMPO/Bram Selo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil riset Nagara Institute menunjukkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 masih diwarnai masalah yang sama dari Pilkada sebelumnya, yakni pragmatisme partai politik dalam rekrutmen. Langkah tersebut dinilai menyuburkan dinasti politik di tingkat lokal.

"Jika dilihat berdasarkan partai pengusung, Golkar adalah partai politik terbanyak yang mengusung dinasti politik, disusul oleh PDIP dan Partai Nasdem," ujar peneliti Nagara Institute Febriansyah Ramadhan dalam acara jumpa pers daring, Senin, 12 Oktober 2020. Menurut dia, Partai Golkar sebanyak 12,9 persen, PDIP 12,4 persen dan NasDem 10,1 persen pasangan calon (Paslon) yang diusung berkaitan dengan dinasti politik.

Temuan Nagara Institute menunjukkan total terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah. Mereka terdiri dari 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

Jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan kandidat. Dari 57 kandidat perempuan terdapat 29 diantaranya adalah istri kepala daerah sebelumnya. Sebaran calon pemimpin lokal berbasiskan dinasti politik ini hampir merata di 270 daerah pemilihan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

"Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah dengan jumlah kandidat dinasti politik terbanyak yakni 12 orang kandidat (1 kota dan 4 kabupaten). Disusul Sulawesi Utara dengan 11 orang kandidat yang tersebar di 1 pemilihan provinsi, 4 kabupaten dan 3 kota," ujar Febri.

Daerah rawan dinasti politik terbesar ketiga dan keempat ada di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah (10 orang yang tersebar di 7 daerah pemilihan kabupaten dan 2 kota). Selanjutnya Jawa Timur dengan 9 orang yang tersebar di 7 kabupaten dan 2 kota. Selain daerah tersebut, dinasti politik juga tersebar di beberapa daerah lainnya.

Nagara Institute mencatat terdapat kenaikan drastis paslon yang terafiliasi dinasti politik dalam Pilkada tiga tahun belakangan ini. Salah satu penyebab kenaikan ditengarai karena Putusan MK 33/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, jumlah dinasti politik pada rentang waktu 2005-2014 hanya di 59 wilayah pemerintahan.

Namun pada tiga kali Pilkada serentak belakangan, yakni tahun 2015, 2017 dan 2018 terjadi kenaikan drastis dengan total 86 orang kandidat. Jumlah ini meledak menjadi 124 kandidat pada Pilkada 2020 yang akan digelar Desember mendatang.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menyebut semakin maraknya fenomena dinasti politik ini menunjukkan gagalnya partai politik menjadi laboratorium yang menyiapkan calon pimpinan daerah yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang agung. Pragmatisme partai politik masih ditunjukkan dengan merekrut orang-orang yang bukan kader partai dan malah bermodal besar atau semata populis tanpa kemampuan manajerial pemerintahan.

Untuk itu, Nagara Institute merekomendasikan agar masyarakat menutup rapat secara tegas pilihan calon kepala daerah yang terpapar dinasti politik. Akbar menyatakan para pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Partai Politik, khususnya mengenai kaderisasi partai politik.

"Yang mengharuskan seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik telah berproses menjadi kader partai sekurang-kurangnya selama lima tahun," ujar Akbar dalam kesempatan yang sama.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

7 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan
Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

Yudi optimis AKBP Rossa mampu menuntaskan pencarian Harun Masiku karena berpengalaman dalam menangani berbagai kasus besar di KPK.


Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Ini alasannya?


Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

12 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

Anies Baswedan telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta


Deretan Nama Bakal Calon Peserta Pilkada Solo 2024

12 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Deretan Nama Bakal Calon Peserta Pilkada Solo 2024

Deretan nama telah diusung atau menyatakan kesediaan untuk maju dalam Pilkada Solo


Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Perlu Dukungan Pimpinan KPK

12 jam lalu

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menyaksikan sidang putusan praperadilan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 19 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Perlu Dukungan Pimpinan KPK

Novel Baswedan menegaskan perlu dukungan pimpinan KPK secara konsisten untuk menangkap Harun Masiku.


Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Pesan Pengorbanan Idul Adha dari Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri

Sejumlah tokoh memberikan pesan perayaan momen Idul Adha. Apa kata Jokowi, Puan, Prabowo, Anies Baswedan, Sri Mulyani, dan Kapolri Listyo Sigit?


Yakin Rossa Purbo Bekto Bisa Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik KPK Ini Ungkap Alasannya

13 jam lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Yakin Rossa Purbo Bekto Bisa Tangkap Harun Masiku, Eks Penyidik KPK Ini Ungkap Alasannya

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo yakin jika Rossa Purbo Bekto bisa segera menangkap Harun Masiku. Ia beberkan rekam jejak Rossa.


Asisten Hasto Kristiyanto PDIP Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Besok

13 jam lalu

Kusnadi (sebelah Kiri) dan tim kuasa hukum melaporkan penyidik KPK ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Asisten Hasto Kristiyanto PDIP Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Harun Masiku Besok

Kusnadi, asisten dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Harun Masiku besok.


Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

13 jam lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama warga saat menghadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023. HUT ke-78 RI mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Pengamat politik Ujang Komarudin menyarankan agar Golkar mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar. Apa alasannya?


PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (ketiga kiri), Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan), Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi (kiri), dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi (kedua kiri) mengamati peta proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
PDIP Atur Strategi Lawan Calon Kepala Daerah yang Didukung Jokowi

Sejumlah petinggi PDIP mengatakan kepada Tempo bahwa partai mereka meyakini pilkada 2024 akan mempengaruhi hasil Pemilu 2029.