Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bawaslu Nilai Kampanye Tatap Muka Masih Jadi Andalan di Pilkada 2020

Reporter

image-gnews
Warga berbincang dengan Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka melalui
Warga berbincang dengan Calon Wali Kota Solo dari Partai PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka melalui "virtual box" saat Kampanye Blusukan Online di kampung Dawung, Serengan, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 September 2020. Ca untuk mengurangi kontak langsung sekaligus mencegah kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan metode kampanye tatap muka masih menjadi andalan dalam para pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 pada 28-30 September 2020. "Hampir separuh metode kampanye dilakukan tatap muka," ujarnya saat Webinar Mappilu PWI bertema Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya, Kamis, 1 Oktober 2020.

Afifuddin menyebutkan total kegiatan kampanye terdapat pada 582 titik di 187 kabupaten/kota yang terdiri atas pertemuan terbatas tatap muka yang paling banyak, yakni 250 kegiatan atau 43 persen.

Di bawahnya, penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen). Lalu kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen), dan kampanye dalam jaringan 11 kegiatan.

Dari data tersebut, kata Afifuddin, sebenarnya dapat merefleksikan bahwa tatap muka masih menjadi pilihan metode yang dilakukan paslon atau tim kampanye paslon. Artinya, kata dia, perlu kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan karena tatap muka berpotensi terhadap penyebaran Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Afifuddin mengakui memang relatif susah untuk mengubah langsung tradisi masyarakat yang selama ini senang berkumpul atau bertatap muka. Terbukti dari temuan Bawaslu kampanye tatap muka atau terbuka masih mendominasi.

Ia melanjutkan Bawaslu kali ini memiliki semacam fungsi tilang dalam menindak pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2020, termasuk membentuk gugus tugas bersama unsur lain. Selain itu ada kepolisian yang akan berkoordinasi langsung di lapangan untuk membubarkan kegiatan.

"Karena kalau orientasi kita hanya melakukan penindakan setelah seseorang atau kelompok melakukan perkumpulan, maka sejatinya kalau ada persoalan wabah penyakit sudah menyebar. Jadi yang kita lakukan benar-benar sebelum kumpul harus bubar," ujar Afifuddin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

16 jam lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN dianggap hal wajar dan tidak ada larangannya.


Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II Tegur KPU-Bawaslu karena Banyak Komisioner Absen Rapat di DPR

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menegur dua lembaga yang mengurusi Pemilu itu karena banyak komisionernya tidak hadir.


TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun.


Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Minta Kecanggihan Teknologi Kecerdasan Buatan Perlu Diawasi di Pilkada 2024

Bawaslu mewanti-wanti pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab dengan adanya teknologi AI itu, semua hal bisa dipalsukan atau dibuat seolah-olah asli.


Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

8 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Cegah Pelanggaran pada Pilkada 2024, Bawaslu Melakukan Ini

Bawaslu telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.


Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

8 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kemendagri Pastikan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 Telah Siap

Pendanaan Pilkada serentak 2024 sudah dianggarkan 40 persen di 2023, dan 60 persen di 2024.


Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

11 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Bantul Gandeng NU dan Muhammadiyah untuk Kurangi Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada

Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah hingga tingkat kelurahan.


Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

11 hari lalu

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menunjukkan tanda terima pengaduan masyarakat mengenai laporan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Bareskrim Polri, Senin, 3 Juni 2024. FOTO: TEMPO/Alpin Pulungan
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dilaporkan ke Bareskrim, Dituduh Palsukan Ijazah

Sejumlah orang melaporkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan ijazah dalam pencalonan di Pilkada 2020


Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

12 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Soal Putusan MA Perihal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPU

Bawaslu menyatakan akan menghormati seluruh putusan MA.


Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

19 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati Sentil Kinerja KPU dan Bawaslu: Aduh Pusing Dah

Megawati menyatakan, saat ini sedang terjadi pertempuran antara hukum yang adil dengan hukum yang dimanipulasi.